Protokol notaris adalah dokumen penting yang harus terus menerus tetap ada keberadaannya karena merupakan bagian dari arsip negara sesuai Pasal 1 butir 13 UUJN. Setiap notaris wajib menjaga dan menyimpannya selama menjabatnya. Dalam hal notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat maka memiliki kewajiban untuk menyerahkan protokol kepada notaris yang ditunjuk Menteri. Untuk mengetahui pengaturan penyerahan protokol notaris dan pelaksanaannya maka dilakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu studi kepustakaan. Kesimpulannya bahwa pengaturan penyerahan protokol notaris dalam UUJN diserahkan 30 hari sejak SK diterbitkan bila terlampaui maka MPD bisa ambil sedangkan Permenkumham 14 hari sejak SK diterima jadi ada ketidakharmonisan, dan pelaksanaan Penyerahan protokol dilakukan paling lambat 30 hari sejak SK diterbitkan dengan membuat berita acara dan dilakukan dihadapan MPD bila ada upaya hukum maka pelaksanaannya dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. / The notary protocol is an important document that must continue to exist because it is part of the state archives in accordance with Article 1 point 13 UUJN. Every notary is obliged to maintain and store it during his or her tenure. In the event that the notary is dishonorably dismissed, he or she has an obligation to submit the protocol to the notary appointed by the Minister. To find out the arrangements for submitting notary protocols and their implementation, this research was carried out. This research uses normative legal research using a statutory approach and a case approach, namely literature study. The conclusion is that the arrangement for submitting notary protocols in the UUJN is submitted 30 days after the decree is issued. If this is exceeded then the MPD can take it, while the Permenkumham is 14 days from the time the decree is received, so there is disharmony, and the implementation of the protocol submission is carried out no later than 30 days after the decree is issued by making an official report and doing it in the presence of MPD, if there is a legal effort, the implementation is carried out after a decision has permanent legal force.