Peran penting Notaris dalam mencegah kasus pencucian uang di Indonesia, khususnya dalam konteks pasar modal, menjadi fokus dalam tulisan ini. Penulisan ini membahas tentang bagaimana Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dapat berperan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang di pasar modal, mengingat rentannya profesi notaris sebagai profesi kepercayaan yang dapat diperalat oleh oknum-oknum yang memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang serta serta sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka sebagai Pelapor. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini yaitu menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa langkah- langkah pencegahan, seperti menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD), dapat diimplementasikan. Sementara itu, upaya penindakan dapat dilakukan melalui kewajiban pelaporan kepada PPATK bagi Notaris yang mendapati adanya transaksi keuangan yang mencurigakan atau melaporkan indikasi pencucian uang kepada penegak hukum. Walaupun dalam prakteknya, masih banyak Notaris yang bingung karena kurang harmonisnya peraturan yang ada mengenai Notaris sebagai pelapor terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, hal ini juga akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Selain itu, Notaris juga dapat aktif dalam memberantas pencucian uang dengan memberikan kerjasama dalam proses hukum jika diperlukan. / The important role of Notaries in preventing money laundering cases in Indonesia, particularly in the context of the capital market, is the focus of this article. This writing discusses how Notaries as a Profession Supporting the Capital Market can play a role in prevention and enforcement efforts against money laundering in the capital market, considering the vulnerability of the notary profession as a trusted profession that can be exploited by individuals with malicious intent to commit money laundering crimes, and also the extent of legal protection provided to them as reporters. The approach used in this writing is a normative juridical research methodology, and it is concluded that preventive measures, such as implementing the principles of Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), and Enhanced Due Diligence (EDD), can be implemented. Meanwhile, enforcement efforts can be made through the obligation to report to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) for Notaries who encounter suspicious financial transactions or report indications of money laundering to law enforcement. Although in practice, many Notaries are confused due to the lack of harmony in existing regulations regarding Notaries as reporters of suspicious financial transactions, this issue will also be discussed in this research writing. Additionally, Notaries can also actively participate in combating money laundering by providing cooperation in legal processes if necessary.