Pendaftaran tanah suatu kegiatan yang dilakukan pertama kali untuk mendaftarkan tanah-tanah yang belum pernah didaftarkan atau belum pernah disertifikatkan. Pendaftaran tanah tersebut diciptakan untuk memberikan jaminan untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah. Hasil dari pendaftaran tanah tersebut adalah terbitnya sebuah sertipikat tanah, yang di mana sebelum terbit haruslah melewati suatu proses dan prosedur untuk memenuhi kelengkapan dari sertipikat tersebut. Kemudian, seiring berkembangnya teknologi dan jaman semakin maju, sertipikat tanah tersebut sering kali disalah gunakan oleh oknum-oknum dengan niat tidak baik serta memiliki itikad yang tidak baik. oknum-oknum tersebut melakukan dan menghalalkan segala cara agar tindak pidana pertanahan yang mereka lakukan dapat terlaksana. Berbagai modus dan cara juga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Hal ini demi mengambil alih hak atas tanah milik orang lain untuk kepentingan mereka pribadi, yang suatu saat dapat dijaminkan sertipikatnya, di balik nama, diperjual belikan kepada orang lain lagi. Oknum-oknum tersebut tidak hanya dari masyarakat biasa, mereka juga bisa berasal dari seseorang yang memiliki jabatan dan profesi. Pejabat profesi yang dipercayai masyarakat, namun ternyata ada juga yang memiliki itikad tidak baik. Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab hukum Notaris-PPAT dalam tindak pidana pertanahan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 368/Pid.B/2021/PN JKT.SEL. / Land registration is an activity carried out for the first time to register land that has never been registered or has never been certified. Land registration was created to provide guarantees of certainty and legal protection for land rights holders. The result of the land registration is the issuance of a land certificate, which before being issued must go through a process and procedure to fulfill the completeness of the certificate. Then, as technology develops and times become more advanced, these land certificates are often misused by individuals with bad intentions and bad intentions. These individuals carry out and justify all means so that the land crimes they commit can be carried out. Various modes and methods are also used by irresponsible individuals. This is in order to take over the rights to land belonging to other people for their personal interests, which one day can be used as collateral for the certificate, behind the name, and sold to other people. These individuals are not only from ordinary people, they can also come from someone who has a position and profession. Professional officials are trusted by the public, but it turns out there are also those who have bad intentions. The main problem in this research regarding the legal responsibility of Notary-PPAT in land crimes in the case of District Court Decision Number 368/Pid.B/2021/PN JKT.SEL.