Perkembangan teknologi telah memperkenalkan tanda tangan elektronik, yang menghasilkan peningkatan penggunaan tanda tangan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia serta mengevaluasi keabsahan dan keamanan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor No. 71 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum yang jelas terhadap keabsahan tanda tangan elektronik. PSrE berperan penting dalam memberikan standar keamanan yang ketat, memastikan bahwa tanda tangan elektronik memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan, dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain. Sedangkan terkait dengan keabsahan suatu tanda tangan elektronik pada dasarnya selama tanda tangan tersebut memenuhi persyaratan perundang-undangan, maka tanda tangan elektronik tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Sedangkan berbicara mengenai sektor keamanan diketahui bahwa Privy sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik telah memberikan pengamanan berlapis hal ini tentu memberikan keamanan yang tinggi terhadap penggunaan tanda tangan elektronik untuk mencegah adanya pemalsuan tanda tangan elektronik. / Electronic Transactions in Indonesia and evaluate the validity and security of electronic signatures issued by Electronic Certificate Providers (ECPs). The research methodology employs a normative-empirical approach. The findings reveal that the Republic of Indonesia Law No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, and Government Regulation No. 71 of 2019, have provided clear legal foundations for the validity of electronic signatures. ECPs play a crucial role in enforcing strict security standards, ensuring that electronic signatures comply with regulatory requirements and prevent misuse by unauthorized parties. Regarding the validity of electronic signatures, as long as they meet the requirements, they are deemed valid and legally binding. Additionally, in terms of security, it is noted that Privy, as an ECP, implements multi-layered security measures, ensuring high levels of security to prevent forgery of electronic signatures. In conclusion, the existence of legal regulations in Indonesia has provided clear legitimacy and standards for the use of electronic signatures while maintaining their security. ECPs serve as trusted entities in issuing and auditing electronic certificates, as well as ensuring comprehensive system security.