Otentik. Dalam menjalankan tugas jabatannya mematuhi peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik. Dengan tujuan agar Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Pasal 3 ayat (8) Kode Etik Notaris tentang larangan membuka satu kantor ditempat kedudukannya dan Pasal 4 ayat (3) tentang larangan melakukan publikasi dan promosi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pengawasan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dalam Permenkumham dan implementasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang sesuai dengan kasus yang akan dibahas yaitu dengan pemasangan papan nama dan membuka cabang kantor Notaris sesuai dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Metode penelitian menggunakan pendeketan Hukum Normatif dengan kata lain studi kepustakaan ditambah wawancara terbatas. Hasil penelitian ini menunjukan mengenai peraturan pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawasan dalam pelaksanaan nya sudah sesuai, tetapi masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik. Dalam bentuk implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris dalam mencegah pelanggaran Kode Etik dengan pengawasan interal, pelatihan dan pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk memonitor aktivitas Notaris secara langsung dan memungkinkan pelaporan serta pemantauan secara online. Sehingga dengan memperkuat bentuk implementasi pengawasan dan pembinaan untuk mencegah pelanggaran kode etik ini, Notaris dapat menjalankan profesi nya sesuai dengan nilai etika dan hukum yang berlaku. / Notaries as public officials have the authority to make Authentic Deeds. In carrying out his duties, he complies with applicable regulations, namely the Law on the Position of Notaries, the Code of Ethics. With the aim that the Notary does not abuse the authority given to him. According to Article 3 paragraph (8) of the Notary's Code of Ethics regarding the prohibition on opening an office at their place of residence and Article 4 paragraph (3) regarding the prohibition on carrying out publications and promotions. This research aims to find out the supervisory supervision regulations carried out by the Supervisory Council in the Minister of Law and Human Rights and their implementation in preventing violations of the code of ethics in accordance with the case to be discussed, namely by installing name boards and opening Notary office branches in accordance with the Minutes of Examination Sessions by the Notary Honorary Council. . The research method uses a Normative Law approach, in other words literature study plus limited interviews. The results of this research show that the supervision and guidance regulations by the Supervisory Council in their implementation are appropriate, but there are still Notaries who violate the Code of Ethics. In the form of implementation of supervision and guidance of notaries in preventing violations of the Code of Ethics with internal supervision, training and education, use of technology information can also be a very useful tool for monitoring Notary activities directly and enabling online reporting and monitoring. So that by strengthening the implementation of supervision and guidance to prevent violations of this code of ethics, notaries can carry out their profession in accordance with applicable ethical and legal values.