Notaris merupakan sebuah profesi hukum yang terhormat dan luhur (officium nobile). Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan tugas jabatannya tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dengan adanya peraturan tersebut maka diharapkan seorang notaris dalam menjalankan praktiknya tidak berlaku sewenang-wenang. Namun, pada kenyataannya masih terdapat notaris yang melakukan pelanggaran, salah satunya adalah dalam kasus Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PN Sgr. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam jabatannya. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris yang merupakan penelitian dengan mengkaji pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang notaris harus melaksanakan kewenangan, kewajiban, dan larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran terjadi apabila seorang notaris tidak melaksanakan kewenangan, kewajiban, dan larangan yang telah diatur tersebut. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan. Tanggungjawab notaris muncul dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Berdasarkan hasil dari kasus Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PN Sgr., seorang notaris yang merupakan Turut Tergugat dalam kasus tersebut tidak mendapatkan sanksi yang seharusnya seperti yang terdapat dalam peraturan yang berlaku seperti teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. / Notary is an honorable and noble legal profession (officium nobile). A notary is a public official who, in carrying out his official duties, is subject to the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. With these regulations, it is hoped that a notary will not act arbitrarily in carrying out his practice. However, in reality there are still notaries who commit violations, one of which is in the case of Decision Number 621/Pdt.G/2019/PN Sgr. This research aims to determine the regulations regarding violations committed by notaries based on the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics and to determine the legal responsibility for notaries who are proven to have committed violations in their position. In this research, the author uses a normative-empirical type of research, which is research that examines the implementation of statutory provisions in every legal event that occurs in social life. From the results of this research, it can be concluded that in carrying out his duties a notary must carry out the authority, obligations and prohibitions that are regulated in the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics. Violations occur if a notary does not carry out the authority, obligations and prohibitions that have been regulated. All forms of violations committed by notaries may be subject to sanctions imposed by the Honorary Council. A notary's responsibilities arise from the obligations and authority given to him. Based on the results of case Decision Number 621/Pdt.G/2019/PN Sgr, a notary who was a co- defendant in the case did not receive the sanctions that should have been provided in the applicable regulations such as warnings, warnings, temporary suspension from association membership, honorable dismissal from association membership, or dishonorable dismissal from association membership.