Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, profesi Notaris di Indonesia mengalami dinamika dalam menjalankan tugasnya. Notaris memiliki peran krusial dalam pembuatan akta autentik yang memerlukan integritas tinggi dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Kode etik Notaris berfungsi sebagai pedoman moral dan standar penilaian perilaku Notaris, yang mencakup penetapan honorarium. Namun, terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik dalam hal penetapan honorarium, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat antar Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kode etik Notaris dalam mengatur persaingan honorarium di wilayah kerja Ikatan Notaris Indonesia Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah pengaturan UUJN dan kode etik Notaris dalam penetapan honorarium, serta implementasi kode etik oleh perkumpulan dalam menjaga persaingan honorarium secara sehat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan wawancara terbatas kepada Notaris yang terdaftar di wilayah Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa batas minimum honorarium tidak ditetapkan secara jelas oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun Kode Etik Notaris. UUJN hanya menetapkan batas maksimal honorarium berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis setiap akta sehingga menciptakan persaingan yang tidak adil. Implementasi Kode Etik oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) bertujuan menjaga persaingan honorarium tetap sehat dan adil, namun belum ada ketentuan honorarium minimal yang menyebabkan persaingan tidak sehat di kalangan Notaris baru; oleh karena itu, diperlukan penetapan tarif minimum yang jelas./ Along with the rapid development of the times, the notary profession in Indonesia is experiencing dynamics in carrying out its duties. Notaries have a crucial role in making authentic deeds which require high integrity and compliance with professional codes of ethics. The notary's code of ethics functions as a moral guideline and standard for assessing notary behavior, which includes determining the honorarium. However, there is a lack of synchronization between the Law on Notary Positions (UUJN) and the code of ethics in terms of determining honorariums, which results in unhealthy competition between notaries. This research aims to analyze the role of the notary's code of ethics in regulating honorarium competition in the working area of the Indonesian Notary Association, Jakarta. The main focus of this research is the regulation of UUJN and notary codes of ethics in determining honorariums, as well as the implementation of codes of ethics by associations in maintaining healthy honorarium competition. In this research, using a type of normative juridical research by directly interviewing registered notaries in the Jakarta area. This research shows that the regulation of notary honorariums is regulated by the Notary Position Law (UUJN) which sets a maximum limit and the Notary Code of Ethics which sets a minimum limit, however setting the same minimum limit for new and experienced notaries creates unfair competition. The implementation of the Code of Ethics by the Indonesian Notary Association (INI) aims to keep honorarium competition healthy and fair, however there is no minimum honorarium provision which causes unhealthy competition among new notaries; Therefore, it is necessary to establish clear minimum rates. References: 54 (1958-2024) Keywords: Honorarium, Competition, Code of Ethics.