Pengadilan terlalu terbebani dengan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan tuntutan pidana ringan, yang berdampak negatif terhadap anggaran peradilan dan citra publik. Penerapan alat keadilan restoratif dapat dijadikan pertimbangan sebagai salah satu pilihan untuk menjamin penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang tergolong tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui penerapan keadilan restorasi penanganan tindak pidana ringan (tipiring) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ketapang Kalimantan Barat; dan 2) mengetahui penyelesaian hukum terhadap tindak pidana ringan (tipiring) berdasarkan teori keadilan restorasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ketapang Kalimantan Barat agar lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, keberhasilan perkara di restorative justice dikarenakan adanya kesepakatan antara pelapor dengan terlapor, dimana kesepakatan tersebut berupa perjanjian yang harus dipenuhi oleh terlapor kepada pelapor. Adapun keberhasilan dari restorative justice tersebut harus memenuhi syarat formal dan materiil. Untuk perkara yang tidak berhasil di restorative justice dikarenakan syarat formil dan materiil yang tidak terpenuhi terutama adanya kesepakatan perdamaian antara pelapor dan terlapor. Dasar acuaan dalam penerapan restorative justice yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, penyelesaian hukum terhadap tindak pidana ringan (tipiring) berdasarkan teori keadilan restorasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ketapang Kalimantan Barat agar lebih efektif dapat dilakukan melalui perdamaian, agar tujuan keadilan restoratif, yaitu untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dapat tercapai. Meskipun tindak pidana itu sendiri bertentangan dengan hukum positif, tetapi dengan mekanisme perdamaian telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat. / The courts are overburdened with resolving cases involving minor criminal charges, which have a negative impact on the court budget and public image. The application of restorative justice tools can be considered as one of the options to ensure law enforcement in resolving cases classified as minor crimes. This study aims to; 1) determine the application of restorative justice in handling minor crimes (tindak pidana ringan/tipiring) in the jurisdiction of the Ketapang Police Resort, West Kalimantan; and 2) determine the legal settlement of minor crimes (tipiring) based on the theory of restorative justice in the jurisdiction of the Ketapang Police Resort, West Kalimantan to be more effective. The research method used is normative-empirical legal research. The results of the study show that: first, the success of the case in restorative justice is due to an agreement between the reporter and the reported party, where the agreement is in the form of an agreement that must be fulfilled by the reported party to the reporter. The success of restorative justice must meet formal and material requirements. For cases that are not successful in restorative justice because the formal and material requirements are not met, especially the existence of a peace agreement between the reporter and the reported party. The basis of reference in the application of restorative justice is the Regulation of the Republic of Indonesia National Police (Perpol) Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Second, the legal settlement of minor crimes (tipiring) based on the theory of restorative justice in the Jurisdiction of the Ketapang Police Resort, West Kalimantan, so that it is more effective can be carried out through peace, so that the goal of restorative justice, namely to correct an unlawful act by using awareness and realization as a basis for improving community life can be achieved. Although the crime itself is contrary to positive law, the peace mechanism has succeeded in maintaining harmony in society.