Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pesawat udara dapat dijadikan jaminan hutang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan problematika yuridis yang dihadapi oleh notaris dalam pengikatan pesawat sebagai jaminan hutang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa buku serta jurnal yang terkait dengan problematika yuridis yang dihadapi oleh notaris dalam pengikatan pesawat sebagai jaminan hutang serta peraturan-peraturan terkhusus UU Nomor 1 Tahun 2009 Penerbangan, Cape Town Convention, UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PM Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47. Penelitian ini didukung dengan hasil wawancara dari Notaris, Kementerian Perhubungan dan Bank BUMN yang data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pesawat udara dapat dijadikan jaminan hutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menggunakan Kepentingan Internasional dan Fidusia. Kedua, problematika yang dihadapi oleh notaris dalam pengikatan pesawat sebagai jaminan hutang di Indonesia yaitu pertama, peraturan perundang-undangan terkait pengikatan jaminan pesawat udara di indonesia tidak memberikan kepastian hukum bagi notaris dan terdapat beberapa pihak yang memiliki kewenangan yang kurang memahami dengan baik dalam pelaksanaan pengikatan jaminan pesawat udara/This research analyzes whether aircraft can be used as collateral for debt based on statutory regulations and the juridical problems faced by notaries in binding aircraft as debt collateral in Indonesia. It is an empirical normative study conducted through library research to gather secondary data such as books and journals related to the juridical problems faced by notaries in binding aircraft as collateral for debts, as well as relevant regulations including Law Number 1 of 2009 on Aviation, the Cape Town Convention, Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Minister of Transportation PM No. 52 of 2018 concerning CASR Section 47. This research is supported by qualitative analysis of interview results from notaries, the Ministry of Transportation, and state-owned banks. The findings of the research indicate: firstly, aircraft can indeed be used as collateral for debt under the laws and regulations in Indonesia utilizing International Interest and Fiduciary. Secondly, the problems faced by notaries in securing aircraft as collateral for debts in Indonesia include the lack of legal certainty in the laws and regulations governing aircraft collateral and insufficient understanding among relevant authorities regarding the implementation of aircraft guarantee binding.