Dalam pelaksanaan kegiatan penawaran umum di pasar modal, tidak menutup kemungkinan ada emiten dengan sengaja tidak melaksanakan keterbukaan informasi yang dapat menimbulkan kerugian pada calon investor pasar modal. Hal ini merupakan salah satu isu yang dapat menurunkan minat calon investor baik lokal maupun asing pada kegiatan pasar modal di Indonesia. Notaris merupakan salah satu profesi penunjang di pasar modal yang memiliki peran penting pada kegiatan penawaran umum yaitu membuat akta otentik diwajibkan menerapkan prinsip keterbukaan informasi serta melaksanakan due diligence / Uji Tuntas berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia sampai saat ini belum mengatur terkait tata-cara uji tuntas/mengambil langkah konkret sebagaimana dimaksud pasal tersebut. Oleh karena itu, Notaris pasar modal harus dapat mengambil keputusan sendiri dalam melindungi dirinya atas tuntutan kerugian yang dapat timbul. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis mulai dari kendala-kendala serta pelaksanaan keterbukaan keterbukaan informasi dan due diligence oleh notaris pasar modal dalam penawaran umum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif yang mengkaji hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa notaris pasar modal harus memperhatikan Pasal 80 UUPM yang mengharusnya notaris pasar modal telah menerapkan norma pemeriksaan, tunduk pada kode etik dan menjalankan profesinya secara independen. Notaris Pasar Modal dapat dilakukan dengan cara (1) Melakukan pemeriksaan secara mandiri, dan (2) Mengikuti pemeriksaan profesi penunjang pasar modal lainnya. Hal-hal yang perlu diperiksa dalam melaksanakan due diligence, anggaran dasar dan perubahan, perizinan dan persetujuan berusaha, pemeriksaan aset, perjanjian asuransi dan ketenagakerjaan, dan perkara hukum.