Kredit Bermasalah (NPLs) merupakan masalah krusial dalam industri perbankan, yang menimbulkan risiko signifikan terhadap stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), berfungsi sebagai alat penting bagi bank untuk mengurangi risiko NPL. Tesis ini meneliti peran notaris dalam memastikan kepastian hukum dalam proses AYDA dan mengevaluasi efektivitas AYDA dalam menyelesaikan NPL. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis undang-undang dan peraturan terkait, literatur hukum, dan jurnal akademik. Temuan penelitian menyoroti peran penting notaris dalam membuat akta otentik, seperti Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang esensial untuk kepastian hukum dalam AYDA. Namun, tantangan tetap ada, termasuk masalah terkait evakuasi aset dan kurangnya pemahaman debitur tentang hak dan kewajiban mereka. Untuk meningkatkan efektivitas AYDA, rekomendasi mencakup penguatan peran notaris, peningkatan edukasi debitur, dan penegakan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja notaris. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum perbankan dan hukum jaminan di Indonesia, menawarkan wawasan tentang peran notaris dalam menegakkan kepastian hukum dalam kerangka AYDA serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses penyelesaian NPL. / Non-Performing Loans (NPLs) are a critical issue in the banking industry, posing significant risks to financial stability and economic growth. In Indonesia, the Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) mechanism, as regulated in Article 6 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land (UUHT), serves as a crucial tool for banks to mitigate NPL risks. This thesis examines the role of notaries in ensuring legal certainty within the AYDA process and evaluates the effectiveness of AYDA in resolving NPLs. The research employs a normative juridical approach, analyzing relevant laws and regulations, legal literature, and academic journals. The findings highlight the notary's pivotal role in creating authentic deeds, such as the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) and the Sale and Purchase Binding Agreement Deed (PPJB), which are essential for legal certainty in AYDA. However, challenges persist, including issues related to asset evacuation and debtors' lack of understanding of their rights and obligations. To enhance the effectiveness of AYDA, recommendations include strengthening the role of notaries, improving debtor education, and enforcing stricter supervision of notary performance. This research contributes to the development of banking law and security law in Indonesia, offering insights into the notary's role in upholding legal certainty within the AYDA framework and providing recommendations for improving the NPL resolution process.