Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis pengaturan pelaksanaan pengawasan terhadap notaris di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), (2) menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Rote Ndao. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang akan menggunakan data sekunder ditambah dengan wawamcara. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah gabungan Kabupaten Sumba di Kabupaten Rote Ndao berdasarkan pada peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 69 ayat (2a) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kabupaten Rote Ndao merupakan daerah 3T yang di mana daerah 3T merupakan pengawasan gabungan Majelis Pengawas Daerah gabungan Kabupaten Sumba (2) pelaksanaan pengawasan Notaris di Kabupaten Rote Ndao Yang dimana pemeriksaan protokol Notaris yang dilaksanakan dalam setahun tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan sebelumnya oleh Majelis Pengawas Daerah gabungan Kabupaten Sumba karena terdapat Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah gabungan Kabupaten Sumba yaitu keadaan geografis dan iklim yang sulit, ketiadaan unsur akademisi di Kabupaten Rote Ndao, masalah pendanaan atau biaya serta masalah waktu yang tidak tepat untuk melakukan pengawasan. Adapun solusi diantaranya mengajukan penambahan dana ke Organisasi INI memungut iuran. / The objectives of this research are (1) to know and analyze the implementation of supervision of notaries in 3T areas (underdeveloped, frontier, outermost), (2) to analyze the implementation of supervision of notaries in Rote Ndao Regency. This type of research is empirical normative research which will use secondary data plus interviews. The location of the research was Kupang City, Rote Ndao Regency. The results of the research show that: (1) the supervision arrangements for notaries by the combined Regional Supervisory Council of Sumba Regency in Rote Ndao Regency are based on the regulations of the Notary Position Law article 69 paragraph (2a) and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights, Rote Ndao Regency is a regional 3T where the 3T area is the joint supervision of the joint Regional Supervisory Council of Sumba Regency (2) the implementation of supervision of Notaries in Rote Ndao Regency Which is where the inspection of Notary protocols is carried out within a year but in reality does not match the time previously held by the joint Regency Regional Supervisory Council Sumba because there are obstacles in the implementation of supervision carried out by the joint Regional Supervisory Council of Sumba Regency, namely difficult geographical and climatic conditions, the absence of teaching staff in Rote Ndao Regency, funding or cost problems and the problem of inappropriate time to carry out supervision. The solution includes applying for additional funds to the INI Organization to collect contributions.