Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Praktik Kenotariatan, covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Notaris dilarang membuat covernote yang berisi hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang jabatan notaris atau pembuatan covernote hanya boleh dilakukan, apabila akta-akta sudah ditandatangani lengkap dan dibuat dengan memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat notaris yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Salah satu contoh tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 12/Pts/MPWN Prov.Jawa Barat/VIII/2023 yang menyatakan bahwa terdapat seorang notaris telah membuat dan menggunakan covernote yang dipalsukan dengan menggunakan nama notaris lain, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, yang termasuk dalam pelanggaran norma hukum pidana, norma hukum perdata dan norma hukum yang mengatur jabatan notaris yang dapat dijatuhkan sanksi jabatan. Covernote yang memuat keterangan yang tidak benar termasuk Perbuatan Melawan Hukum dalam arti melanggar kewajiban hukumnya yang merugiakan hak pihak lain dalam hal ini kreditur. Dalam kasus ini, perbuatan membuat covernote palsu dengan menggunakan nama notaris lain termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sanksi adalah berupa Usulan Pemberhentian Sementara Selama 6 Bulan karena melanggar ketentuan, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. / Notaries have the authority to create Deeds limited by statutory regulations. In Notarial Practice, a covernote is more commonly known as a certificate, which is used to explain or declare that a deed is in the process of being processed at the respective notary's office. Notaries are prohibited from creating covernotes containing matters unrelated to the duties and authorities of the notarial office, or making covernotes only when the deeds have been fully signed and made in compliance with the requirements and procedures stipulated by law. However, in reality, there are still notaries who do not fulfill their obligations as regulated in the Notary Law. One such example is found in Decision Number 12/Pts/MPWN Prov. JawaBarat/VIII/2023 which states that a notary has made and used a forged covernote using another notary's name, constituting an unlawful act, which falls under the category of criminal law violations, civil law norms, and norms regulating the notarial profession which may result in disciplinary sanctions. A covernote containing untrue statements constitutes an Unlawful Act in the sense of breaching its legal obligations, causing harm to the rights of other parties, in this case, creditors. In this case, the act of making a forged covernote using another notary's name falls under the Unlawful Act as referred to in Article 1365 KUHPer, and penalty, it constitutes a Proposal for Temporary Suspension for 6 Months due to violation of provisions, Article 16 paragraph (1) letter a, Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notarial Profession.