Notaris adalah profesi yang sangat dihormati dengan tugas yang mulia. Wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh hukum mencakup pembuatan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Wewenang ini kadang-kadang disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang, yang memanfaatkan akta notaris dalam transaksi jual beli untuk mengubah uang ilegal menjadi aset yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan perlindungan hukum bagi Notaris terkait penerapan prinsip kerahasiaan dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menganalisis norma-norma hukum yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang masalah yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk meneliti peraturan hukum dan pendekatan konseptual untuk menyelesaikan masalah utama dalam studi hukum ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan semua informasi yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh hukum. Sebagai kesimpulan, meskipun kerahasiaan jabatan Notaris dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik, terdapat pengecualian ketika undang-undang lain mewajibkan pengungkapan, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan publik dan negara seperti tindak pidana pencucian uang. A Notary is a professional with a highly respected and noble duty. The authority granted to Notaries by law includes the creation of authentic deeds, as stipulated in Article 1870 of the Indonesian Civil Code and the Law on Notary Positions. This authority is sometimes exploited by individuals involved in money laundering, who use notarial deeds in sale and purchase transactions to convert illegal money into legitimate assets. This research aims to analyze and determine the legal protection afforded to Notaries concerning the application of the principle of confidentiality in the context of criminal money laundering activities. The author employs a normative juridical research method, analyzing applicable legal norms to provide an overview of the issues under study. The research utilizes a statutory approach to examine legal regulations and a conceptual approach to address the primary problems in this legal study.The results indicate that, as per Article 16 Paragraph (1) of the Law on Notary Positions, Notaries are obligated to keep the contents of the deed and all information obtained in the creation of the deed confidential, in accordance with their oath or promise of office, unless otherwise stipulated by law. In conclusion, while the confidentiality of a Notary's position is meant to protect public interest, exceptions exist when other laws mandate disclosure, particularly in cases involving public and state interests like money laundering crimes.