Peranan Notaris semakin dibutuhkan keberadaannya dalam membantu masyarakat, Notaris diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk memudahkan masyarakat terutama masyarakat yang awam tentang hukum, tanpa harus melanggar hukum yang telah ditetapkan. Kebutuhan Notaris yang cukup tinggi, persaingan Notaris yang cukup tinggi, dan angka pelanggaran Notaris yang cukup tinggi, merupakan 3 (tiga) alasan kuat adanya kasus-kasus pelanggaran kode etik khususnya di Wilayah Kota Denpasar. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban Notaris yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran kode etik di kota Denpasar.Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptua,dan pendekatan kasus, yaitu dengan mewawancarai langsung Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Daerah Denpasar. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Sistem pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris kota Denpasar dapat dikatakan sudah efektif, Dewan Kehormatan Notaris saat ini melakukan pengawasan secara berkala. Bentuk pertanggung jawaban bagi notaris yang melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi. Adapun bentuk sanksi yang pernah dilakuan oleh Dewan Kehormatan Daerah Denpasar yakni berupa pemanggilan dan teguran langsung terhadap oknum notaris yang melakukan pelanggaran dan mewajibkan notaris membuat surat pernyataan yang menyatakan bersangkutan agar tidak mengulangi kelaliannya dan jika melakukan lagi akan mendapat sanksi lainnya. / The role of Notaries is increasingly needed in helping the community. Notaries are expected to be able to provide the best service to make it easier for the community, especially people who are unfamiliar with the law, without having to violate established laws. The need for Notaries is quite high, competition for Notaries is quite high, and the number of Notary violations is quite high, are 3 (three) strong reasons for cases of code of ethics violations, especially in the Denpasar City Area. Therefore, research was carried out to find out how the Honorary Council enforces the code of ethics for violations of the code of ethics and what forms of responsibility exist for Notaries who are legally proven to have violated the code of ethics in the city of Denpasar. In this research, data collection was carried out using a statutory approach. , comparative approach, conceptual approach, and case approach, namely by interviewing the Honorary Council and Denpasar Regional Supervisory Council directly. From the results of this research, it can be concluded that the supervision system provisions carried out by the Denpasar City Notary Honorary Council can be said to be effective, the Notary Honorary Council currently carries out regular supervision. This form of accountability for notaries who commit violations will receive sanctions. The form of sanctions that has been implemented by the Denpasar Regional Honorary Council is in the form of summoning and directly warning the notary who commits a violation and requiring the notary to make a statement stating that he or she will not repeat his or her negligence and that if they do it again, they will receive other sanctions.