Tanah atau lahan sangat dibutuhkan manusia baik untuk ditinggali ataupun diambil manfaatnya untuk kelangsungan hidup manusia. Indonesia memiliki tanah yang subur, Lahan pertanian memiliki peran sekaligus fungsi bagi masyarakat Indonesia yang agraris karena banyaknya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, maka perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategi nasional. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dinyatakan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Sehingga permasalahan penelitian yang diangkat adalah kedudukan tanah hak milik dalam pemanfaatan dan peruntukan di Indonesia serta kepastian hukum atas hak milik atas perubahan zonasi tata ruang yang terkena status lahan sawah dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji permasalahan hukum dimana aturan perundangan menjadi acuan dari kondisi yang seharusnya (das sollen) serta menggunakan pendekatan empiris dalam menganalisa kasus mengenai kenyataan hukum. Hasil penelitian diperoleh bahwa Kedudukan tanah hak milik dalam pemanfaatan dan peruntukan di Indonesia, perlu memperhatikan mengenai asas hak menguasai negara yang menjadi landasan bagi negara bukan sebagai pemilik tetapi pihak yang diberikan kuasa oleh Masyarakat Indonesia posisi untuk dapat mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kepastian hukum atas hak milik atas perubahan zonasi tata ruang yang terkena status lahan sawah dilindungi adalah dengan adanya perubahan zonasi tata ruang, maka tidak bisa dihilangkan dari esensi dari hak milik. Esensi dari Hak Milik yaitu turun temurun, terkuat, terpenuh tetapi hukum pertanahan di Indonesia merupakan perwujudan dari asas Hak Menguasai Negara atas Tanah, sehingga kepentingan Bangsa Indonesia wajib untuk didahulukan. Pemerintah dan stakeholder (pemangku kepentingan) sebelum menetapkan status LSD wajib memperhatikan RTDR, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan atas peraturan mengenai lahan sawah dilindungi tersebut./Land or land is really needed by humans, both to live in and to take advantage of for human survival. Indonesia has fertile land. Agricultural land has a role and function for the agrarian Indonesian people because many Indonesians depend on the agricultural sector for their living. Controlling the conversion of paddy fields is one of the strategies to increase domestic rice production capacity, so it is necessary to accelerate the determination of maps of protected paddy fields and controlling the conversion of paddy fields as a national strategy program. This is done on the legal basis that Article 6 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (hereinafter referred to as UUPA) states that "All rights to land have a social function". So the research problem raised is the position of proprietary land in utilization and designation in Indonesia as well as legal certainty over property rights due to changes in spatial zoning that are affected by the status of protected rice fields. This research uses normative legal research methods by examining legal problems where statutory regulations are a reference for conditions that should be (das sollen) and uses an empirical approach in analyzing cases regarding legal reality. The results of the research show that the position of proprietary land in its use and allocation in Indonesia requires attention to the principle of the right to control the state which is the basis for the state not being the owner but the party given authority by the Indonesian people, the position to be able to control or direct the management of the functions of the earth, water, and space and the natural riches contained therein. Legal certainty regarding property rights due to changes in spatial zoning that are affected by the status of protected rice fields is that with changes to spatial zoning, it cannot be removed from the essence of property rights. The essence of property rights is that they are hereditary, strongest, most complete, but land law in Indonesia is an embodiment of the principle of the State's Right to Control Over Land, so that the interests of the Indonesian Nation must take precedence. The government and stakeholders before determining LSD status are required to pay attention to the RTDR, so that the community does not feel disadvantaged by the regulations regarding protected rice fields