Industri perbankan memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk memastikan operasional perbankan yang sehat dan aman, diperlukan pengawasan yang efektif dari lembaga independen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi peran pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi kesehatan bank setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dan menganalisis kasus-kasus hukum terkait. Melalui tinjauan literatur dan analisis data sekunder, penelitian ini berupayamengungkap rekonstruksi peran pengaturan OJK dalam menjaga kesehatan lembaga perbankan setelah diberlakukannya undang-undang ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memperkuat independensi dan kewenangan OJK dalam mengawasi kesehatan bank. Undang-undang ini menegaskan kembali kewenangan OJK untuk menerbitkan izin, mengatur aspek keuangan, melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, menjatuhkan sanksi, dan melindungi konsumen perbankan. Selain itu, terdapat kewenangan baru seperti penguatan kelembagaan OJK, peningkatan tata kelola dan kepercayaan publik, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Analisis terhadap kasus-kasus hukum terkait menunjukkan bahwa rekonstruksi regulasi ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan bahwa lembaga perbankan mematuhi prinsip-prinsip kehati-hatian. Namun, masih terdapat keluhan publik yang cukup besar mengenai layanan perbankan, menunjukkan perlunya peningkatan dalam pelaksanaan pengawasan oleh OJK. Oleh karena itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk secara komprehensif merekonstruksi regulasi agar peran OJK dapat dimaksimalkan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan publik. / The banking industry plays a significant role in supporting the stability and growth of the national economy. To ensure the sound and secure operation of banking activities, effective oversight from an independent institution is necessary. This study aims to analyze the reconstruction of the regulatory role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising bank health following Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Using a normative approach, this research examines relevant legislation, particularly Law Number 4 of 2023, and analyzes related legal cases. Through literature review and secondary data analysis, this study seeks to uncover the reconstructed regulatory role of the OJK in maintaining the health of banking institutions after the enactment of this law. The research findings indicate that Law Number 4 of 2023 strengthens the independence and authority of the OJK in overseeing bank health. This law reaffirms the OJK's authority to issue licenses, regulate financial aspects, conduct both direct and indirect supervision, impose sanctions, and protect banking consumers. Additionally, there are new powers, such as the institutional strengthening of the OJK, improving governance and public trust, and enhancing financial literacy and inclusion. An analysis of related legal cases shows that this regulatory reconstruction is necessary to enhance supervisory effectiveness and ensure that banking institutions comply with prudential principles. However, there are still considerable public complaints regarding banking services, indicating a need for improvements in the OJK's supervisory implementation. Therefore, further studies are required to comprehensively reconstruct the regulations so that the OJK's role can be maximized in maintaining financial sector stability and protecting public interests.