Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perizinan penyedia layanan teknologi AI Chabot asing di Indonesia dan bagaimana pemberlakuan hukum Indonesia terhadap kesepakatan penyediaan layanan teknologi AI Chabot asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum yang ada, menemukan ide atau teori hukum mengenai isu-isu hukum dalam penyediaan layanan teknologi AI Chabot oleh asing di Indonesia dalam lingkup privat, serta mengembangkan ilmu hukum di bidang teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif serta penafsiran hukum dilakukan dengan metode interpretasi hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyedia layanan teknologi AI Chabot asing di Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan sistem elektroniknya di Indonesia namun perizinan AI saat ini hanya mencakup penyedia layanan yang berasal dari Indonesia. Layanan AI Chabot asing di Indonesia seharusnya masuk dalam kategori perdagangan melalui sistem elektronik. Pemberlakuan hukum Indonesia seharusnya diterapkan kepada kesepakatan penyediaan layanan teknologi AI Chabot asing di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik belum cukup berperan dan berfungsi untuk mengatur penyedia layanan teknologi AI Chatbot asing di Indonesia. / This research aims to examine the licensing of foreign AI Chabot technology service providers in Indonesia and how Indonesian law applies to agreements for the provision of foreign AI Chabot technology services in Indonesia. The purpose of this research is to solve existing legal problems, discover legal ideas or theories regarding legal issues in the provision of AI Chabot technology services by foreigners in Indonesia in the private sector, and to develop legal science in the field of information technology. The research method used is normative legal research with secondary data types. Data analysis is carried out using the deductive method and legal interpretation is conducted using the legal interpretation method. The analysis results show that foreign AI Chabot technology service providers in Indonesia are required to register their electronic systems in Indonesia, but AI licensing currently only covers service providers originating from Indonesia. Foreign AI Chabot services in Indonesia should fall under the category of trade through electronic systems. The application of Indonesian law should be implemented in agreements for the provision of foreign AI Chabot technology services in Indonesia. The conclusion of this research is that the laws and regulations in the field of information and electronic transactions are not sufficient to regulate foreign AI Chabot technology service providers in Indonesia.