Perusahaan dalam operasionalnya memerlukan modal, baik dari pemegang saham maupun melalui utang. Berutang adalah hal umum dalam bisnis, digunakan untuk operasional dan ekspansi. Namun, utang harus dikelola dengan kesanggupan untuk melunasinya karena utang merupakan kewajiban tetap. Seringkali, debitor kesulitan membayar utangnya kepada kreditor, sehingga kreditor dapat mengajukan permohonan pailit jika utang tidak dilunasi. Kepailitan diatur dalam Undang�Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Permohonan pailit dapat diajukan dengan syarat debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap proses pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, Hasil penelitian menunjukkan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah tanggung jawab Kurator yang diangkat oleh Putusan Pengadilan Niaga. Kurator memulai tugasnya dengan mendata dan mengamankan harta debitor pailit, kemudian melakukan pemberesan dengan menjual aset untuk menutupi biaya pengurusan, fee kurator, dan membagi hasil kepada kreditor. menurut Pasal 185 UUK-PKPU, pemberesan harta pailit harus dilakukan melalui lelang. Jika lelang gagal dua kali, Kurator dapat menjual aset di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas. Kurator harus menghindari kerugian pada harta pailit karena bertanggung jawab penuh atas aset tersebut. Namun, Pasal 185 ayat (3) UUK-PKPU belum memberikan kepastian hukum mengenai aset yang tidak segera atau tidak dapat dibereskan, karena penilaian tersebut berbeda-beda antar Kurator. / Companies in their operations require capital, both from shareholders and through debt. Borrowing is common in business, used for operations and expansion. However, debt must be managed with the ability to repay it, as it is a fixed obligation. Often, debtors struggle to pay their debts to creditors, who can file for bankruptcy if the debt is not paid. Bankruptcy is regulated by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU), which requires the debtor to have two or more creditors and to have not paid off at least one debt that is due. This research aims to understand and analyze the legal regulations regarding the process of settling bankruptcy assets carried out by the curator and to identify and analyze the legal actions that can be taken by the curator in handling bankruptcy assets that cannot be immediately or entirely settled. This study employs normative empirical research methods. The results show that the management and settlement of bankruptcy assets are the responsibilities of the curator appointed by the Commercial Court's decision. The curator begins their duties by recording and securing the bankrupt debtor's assets, then selling the assets to cover the management fees, curator fees, and distributing the proceeds to creditors. According to Article 185 of UUK-PKPU, the settlement of bankruptcy assets must be done through public auctions. If two public auction attempts fail, evidenced by auction minutes, the curator may sell the assets privately with the permission of the Supervisory Judge. The curator must avoid losses to the bankruptcy estate due to their actions or negligence, as they are fully responsible for the assets. However, Article 185 paragraph (3) of UUK-PKPU does not provide legal certainty regarding assets that cannot be immediately or entirely settled, as the categorization of such assets varies among curators.