Penelitian ini membahas mengenai pelindungan hukum bagi nasabah bank digital terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan aplikasi berbasis internet pada akun bank digital. Dalam praktiknya, beegitu banyak peeristiwa keejahatan sibeer di bidang peerbankan deengan meetoedee phising dan hacking. Keejahatan ini dilakukan deengan cara beerkeesinambungan, teerstruktur deengan alasan bahwa tidak dimungkinkan suatu oeknum meelakukan salah satu keegiatan keejahatan teerseebut tanpa diikuti deengan keejahatan lainnya, seehingga deengan deengan meelihat kasus yang ada, dapat dikatakan bahwa beelum aman dalam peenggunaan layanan bank digital dari seerangan keejahatan phishing dan hacking. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku usaha bank digital dalam menjamin data pribadi nasabah dan pelindungan hukum atas pelanggaran hak privasi konsumen atau penyebaran data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi digitalisasi perbankan di Indonesia memerlukan dukungan payung hukum yang lebih kuat, terkhusus dala perlindungan data pribadi. Dalam melakukan pengendalian data pribadi dan pemrosesan data pribadi, bank digital dituntut untuk mampu meminimalisir segala kemungkinan kelalaian yang mungkin timbul jika tidak ingin dijatuhkan suatu sanksi. Selain itu setidaknya, aturan perlindungan UU PDP lebih dapat menjangkau penyalahgunaan data pada sektor bank digital dibanding UU Perbankan yang mengatur perlindungan data pribadi secara konvensional. / This research discusses legal protection for digital bank customers against misuse of personal data in the use of internet-based applications on digital bank accounts. In practice, there have been many incidents of cyber crime in the banking sector involving phishing and hacking. This crime is carried out in a continuous, structured manner with the reason that it is impossible for an individual to carry out one of these criminal activities without being followed by other crimes, so by looking at the existing cases, it can be said that it is not yet safe to use digital banking services from phishing and criminal attacks. hacking. This research was conducted using a normative method to determine the legal regulations for digital banking business actors in guaranteeing customers' personal data and legal protection against violations of consumer privacy rights or dissemination of personal data. The research results show that banking digitalization regulations in Indonesia require the support of a stronger legal umbrella, especially in the protection of personal data. In controlling personal data and processing personal data, digital banks are required to be able to minimize all possible negligence that may arise if they do not want to impose sanctions. Apart from that, at least, the protection rules of the PDP Law can cover data misuse in the digital banking sector better than the Banking Law which regulates conventional personal data protection.