Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan dan kebenaran dokumen elektronik akta pemberian hak tanggungan yang dikeluarkan oleh PPAT dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT selaku penanggung jawab keabsahan dan kebenaran dokumen elektronik. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan metode bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Studi kepustakaan (library research) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian skripsi ini menggunakan Teknik analisis deskriptif dimana penggunaan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen elektronik ialah bersifat sah dan valid berdasarkan syarat oleh Peraturan Pemerintah Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah serta perlindungan hukum terhadap PPAT sebatas tanggung jawab secara formal saja. PPAT tidak bertanggung jawab dalam hal terjadi pemalsuan dokumen oleh klien, pembuktian PPAT hanya sebatas pembuktian apa yang telah PPAT kemukakan di dalam surat pengantar dan apa yang telah dijelaskan oleh PPAT dalam surat pengantar tersebut. / This research aims to find out how the validity and correctness of the electronic document of the deed of granting mortgage rights issued by the PPAT and to find out how the legal protection of the PPAT as the person responsible for the validity and correctness of the electronic document. The type of research that will be used in this research is descriptive normative legal research. The type of data used in the research is qualitative data. The data sources used in this research are secondary data sources. The data collection technique used in this research is using secondary data with the library material method. The approach used in this research is a statutory approach. Literature study (library research) is the study of written information about the law that comes from various sources and can be widely published and is needed in normative legal research. The research approach used in this thesis research is qualitative research. This thesis research uses descriptive analysis techniques where the use of qualitative approaches to secondary data. The results showed that the statement of validity and correctness of electronic documents is valid and valid based on the requirements of Government Regulation of Agrarian and Spatial Planning or National Land Agency Number 5 of 2020 concerning Electronically Integrated Mortgage Rights Services, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land and legal protection for PPAT is limited to formal responsibility only. PPAT is not responsible in the event of document forgery by the client, PPAT proof is only limited to proving what PPAT has stated in the cover letter and what PPAT has explained in the cover letter.