Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan peradaban manusia, bentuk-bentuk perjanjian kerja sama atau transaksi yang didasari dari suatu perjanjian yang dilakukan juga berkembang semakin banyak macamnya dan semakin kompleks. Mengikuti era modern, transaksi saat ini dapat dilakukan melalui internet. Internet sendiri merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan modern yang terdiri dari jaringan global komputer atau bisa disebut sebagai server, dan perangkat keras yang saling terhubung yang memfasilitasi transmisi dan pertukaran informasi melalui banyak sistem yang kompleks atau bisa disebut rumit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis pengaturan hukum positif indonesia terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, dan menganalisis perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce atas ketidaksesuaian barang yang diterima. Hasil penelitian dari skripsi ini disimpulkan, bahwa Dasar hukum e-commerce dapat ditinjau melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Semua penyelesaian sengketa dan perlindungan yang diberikan oleh konsumen dapat ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan menggunakan analisa teori tujuan hukum.