Penelitian ini menganalisis penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pencatatan palsu dalam transaksi perbankan oleh pegawai bank, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2021. Penelitian ini berfokus pada peran dan tanggung jawab hukum pegawai bank dalam kegiatan operasional perbankan yang melibatkan pencatatan palsu, serta bagaimana sistem peradilan pidana menegakkan hukum terhadap pelanggaran ini. Penelitian ini meneliti pertimbangan hakim untuk mengidentifikasi apakah prinsip-prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan palsu oleh pegawai bank tidak hanya melanggar peraturan internal bank tetapi juga melanggar undang-undang pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem perbankan, serta memberikan preseden hukum yang penting untuk kasus serupa di masa mendatang. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum yang tegas dan konsisten terhadap tindak pidana pencucian uang dan pencatatan palsu dalam transaksi perbankan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan perbankan di Indonesia. / This thesis examines the application of money laundering laws to false accounting in banking transactions by bank employees, focusing on Supreme Court Decision Number 3692 K/Pid.Sus/2021. It explores the legal frameworks and responsibilities of bank employees in falsified records and evaluates the criminal justice system's effectiveness in prosecuting these offenses. By reviewing statutory provisions like the Banking Law and the Money Laundering Act in Indonesia, the research highlights relevant legal instruments governing banking practices. A detailed analysis of the case file, including investigation reports, court documents, and expert testimonies, reveals the procedural journey from the offense's detection to the Supreme Court's final adjudication. The study scrutinizes the judges' legal reasoning and the evidence presented during the trial, showing that false accounting by bank employees is a significant breach of internal policies and national criminal laws. This case involved deliberate financial record falsification to facilitate illicit fund laundering. The Supreme Court's ruling emphasizes stringent measures to ensure financial transaction integrity and transparency within the banking sector, serving as a critical legal precedent against financial crimes. The thesis discusses the ruling's broader implications for the banking industry and Indonesia's criminal justice system, stressing the importance of robust internal controls, regular audits, and stringent compliance mechanisms to prevent false accounting and money laundering activities.