Internet menciptakan ruang virtual yang memungkinkan akses informasi global tanpa batas geografis dan waktu, memunculkan fenomena perilaku seksual online seperti Video Call Sex (VCS). VCS adalah aktivitas seksual daring yang sering disalahgunakan untuk pemerasan dan penyebaran konten tanpa izin, menimbulkan kekhawatiran serius terkait eksploitasi seksual digital. Fenomena ini mempertegas perlunya perlindungan hukum bagi korban dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban sekstorsi akibat VCS berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini mengkaji tantangan penegakan hukum terhadap VCS dan upaya memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Melalui analisis yuridis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam menangani kasus VCS dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum di dunia digital / The internet creates a virtual space that allows access to global information without geographical and time limits, giving rise to the phenomenon of online sexual behavior such as Video Call Sex (VCS). VCS is an online sexual activity that is often misused for blackmail and the distribution of content without permission, raising serious concerns regarding digital sexual exploitation. This phenomenon emphasizes the need for legal protection for victims and criminal accountability for perpetrators. This research aims to analyze legal protection for victims of sextortion due to VCS based on Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. This research examines the challenges of law enforcement against VCS and efforts to strengthen legal protection for victims. Through juridical analysis, this research is expected to contribute to handling VCS cases and increase awareness of the importance of legal protection in the digital world