Meningkatnya jumlah kendaraan, memiliki pontensi terjadinya kenaikkan jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Faktor yang menyebabnya meningkatnya jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas salah satunya yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara. Pelaku pelanggaran lalu lintas bervariasi mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia, baik laki- laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku melanggar aturan lalu lintas tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu. Pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan secara umum, maka perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran tertib dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum lalu lintas dan angkutan umum sehingga harapannya dapat meminimalkan pelanggaran lalu lintas sebanyak mungkin. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap SIM milik pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas”. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dimana untuk observasi dilakukan di lingkungan Korlantas Polri. Lalu untuk wawancara dilakukan dengan narasumber dari kalangan Masyarakat dan Petugas Polisi Lalu Lintas. Dari data yang sudah didapatkan, maka dilakukan analisa lebih lanjut terutama untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini, dimana berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang didapatkan dari jawaban hasil wawancara dengan Pihak Masyarakat, kemudian untuk implementasi TAR dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas didapatkan dari jawaban hasil wawancara dengan pihak Polantas di Korlantas Polri. Selanjutnya didapatkan kesimpulan bahwa meningkatnya pelanggaran dan kecelakaan mendorong perlu adanya kesadaran tertib berlalu lintas. Perlu adanya sinergi antara Lembaga Hukum, Penegak Hukum, dan Masyarakat dalam upaya mewujudkan kesadaran tersebut. Adanya implementasi Traffic Attitude Record (TAR) yang didalamnya terdapat dengan penerapan Demerit Point System (DPS) dengan harapan akan memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas dari konsekuensi yang akan diterima sehingga kedepannya akan dapat menurunkan angka pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dalam berlalu lintas.