A one-person limited liability company is a new form of legal entity that has different arrangements from previous companies in the corporate legal system in Indonesia. As a product of the Job Creation Law, this legal entity was created with the aim of empowering businesses that meet micro and small criteria. The aim of this research is to answer the problem formulation which includes how to regulate the establishment of individual companies in the legal system in Indonesia and the implementation of registration of establishment, as well as legal reconstruction to ensure legal certainty and benefits for the business world. This research was conducted using a juridical-normative method supported by empirical data. The data analysis was carried out using an inductive qualitative approach using Legal Certainty Theory and Legal System Theory. The results of this research are that there are several legal provisions governing individual companies, but there are still inconsistencies and disharmony that require improvement both in terms of substance and legal structure. / Perseroan perorangan merupakan bentuk badan hukum baru yang memiliki pengaturan berbeda dengan perseroan terdahulu dalam tatanan hukum perusahaan di Indonesia. Sebagai produk dari Undang-Undang Cipta Kerja, badan hukum ini dilahirkan dengan tujuan untuk memberdayakan usaha yang memenuhi kriteria mikro dan kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang mencakup tentang bagaimana pengaturan mengenai pendirian perseroan perorangan dalam sistem hukum di Indonesia dan implementasi pendaftaran pendiriannya, serta rekonstruksi hukum untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi dunia usaha. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan didukung oleh data empiris. Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif secara induktif dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Sistem Hukum. Hasil penelitian ini adalah sudah terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang perseroan perorangan, namun masih terdapat inkonsistensi dan disharmoni yang memerlukan perbaikan baik dari segi substansi dan struktur hukumnya.