Dalam kehidupan masyarakatnya, negara RI memiliki aturan hukum yang harus ditaati atau menjadi dasar kegiatan di dalamnya agar terjadi suasana yang kondusif dan hidup berdasarkan hukum. Termasuk juga untuk kehidupan bertransportasi Masyarakat, negara RI juga memiliki hukum untuk mengatur kegiatan kegiatan di bidang transportasi, negara RI memiliki aturan khusus yang mengaturnya yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengatur dan mengawasi layanan di bidang transportasi umum atau publik di Indonesia harus dilakukan oleh pemerintah agar layanan transportasi publiknya memberi layanan yang aman dan nyaman kepada penggunanya. Sampai saat ini Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengakui sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum dan ojek online sebagai salah satu layanan transportasi umum di Indonesia. Disertasi ini melakukan penelitian terhadap keberadaan bisnis layanan transportasi ojek online yang belum diakui atau memiliki dasar hukum atau aturan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didukung dengan yuridis empiris untuk memecahkan isu hukum yang peneliti ajukan yakni masalah kepastian hukum dan hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial masyarakat dalam bisnis layanan transportasi ojek online di Indonesia. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa kondisi belum diakuinya sepeda motor sebagai kendaraan umum dan ojek online sebagai layanan transportasi umum dalam UU No.22 Tahun 2019 ini membuat pemerintah tidak bisa mengawasi layanan ojek online yang ada di Indonesia. Pengawasan sangat penting karena itu adanya kepastian hukum dalam bentuk sebuah aturan hukum agar dapat membangun bisnis layanan transportasi ojek online yang aman dan nyaman di Indonesia. Adanya jaminan keselamatan sebagaimana dimandatkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 138 (2) menetapkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman. Agar pemerintah bisa masuk mengawasi bisnis layanan transportasi ojek online maka perlu ada pengakuan hukum dalam sistem hukum bidang transportasi di Indonesia. Pengakuan hukum itu berfungsi sebagai sosial kontrol yang akan membangun perilaku baru masyarakat transportasi ojek online taat terhadap hukum yang ada dan memberikan layanan ojek online yang aman dan nyaman di Indonesia. / In its societal life, the Republic of Indonesia has legal regulations that must be adhered to or serve as the basis for activities within it to create a conducive atmosphere and a life based on the rule of law. This also includes transportation life. The Republic of Indonesia has laws to regulate activities in the transportation sector, specifically Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation. Regulating and supervising services in the public transportation sector in Indonesia must be done by the government to ensure that public transportation services provide safe and comfortable service to users. To date, Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation does not recognize motorcycles as public motor vehicles and online motorcycle taxis as a public transportation service in Indonesia. This dissertation conducts research on the existence of the online motorcycle taxi service business, which is not yet recognized or has no legal basis or regulation. The research method used is normative legal research, supported by empirical juridical methods, to address the legal issues proposed by the researcher, namely the issue of legal certainty and how law can serve as a tool for social engineering in the online motorcycle taxi service business in Indonesia. The research findings indicate that the current condition of not recognizing motorcycles as public vehicles and online motorcycle taxis as public transportation services in Law No. 22 of 2009 prevents the government from supervising the online motorcycle taxi services in Indonesia. Supervision is crucial, thus the existence of legal certainty in the form of legal regulations is needed to build a safe and comfortable online motorcycle taxi service business in Indonesia. The guarantee of safety as mandated by Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation in Article 138 (2) stipulates that the government is responsible for the provision of safe and comfortable public transportation. For the government to be able to supervise the online motorcycle taxi service business, there needs to be legal recognition within the transportation legal system in Indonesia. This legal recognition functions as social control that will establish new behavior among the online motorcycle taxi transportation community, ensuring compliance with existing laws and providing safe and comfortable online motorcycle taxi services in Indonesia.