Penyelenggaraan perekonomian Indonesia haruslah berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Persaingan usaha merupakan salah satu kegiatan dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Indonesia telah memiliki regulasi dalam menyelenggarakan persaingan usaha yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, menganalisis mengenai pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menjamin perlindungan bagi pihak yang dirugikan dari persaingan usaha tidak sehat untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Kedua, menganalisis mengenai implementasi ganti rugi oleh pelaku usaha kepada pihak yang dirugikan atas persaingan usaha tidak sehat dalam perkara-perkara yang telah diputus KPPU. Ketiga, menemukan solusi hukum terbaik berupa ganti rugi oleh pelaku usaha kepada pihak yang dirugikan dalam persaingan usaha tidak sehat dalam mewujudkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan dengan beberapa negara terkait pengatur dan dan penerapan undang-undang persaingan usaha. Jenis data terdiri dari data primer yaitu berasal dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 2012-2017, Ahli Dalam Bidang Hukum Persaingan Usaha, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 2018-2023, Advokat yang Pernah Menangani Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan peraturan persaingan usaha di beberapa negara, dan putusan hakim terkait kasus persaingan usaha tidak sehat. Landasan teori yang digunakan yaitu Teori Demokrasi Ekonomi, Teori Cita Hukum dan Teori Keadilan Hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memiliki kekurangan yaitu tidak tegasnya pengaturan mengenai kapastitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam manangani ganti rugi pada pihak yang dirugikan pada kasus persaingan usaha tidak sehat. Hal ini menyebabkan implementasi dalam penuntutan ganti rugi pada pihak yang dirugikan tidak berjalan dengan optimal . Solusi hukum yang ideal adalah perlunya revisi atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999. Revisi ini semakin mempertegas kewenangan KPPU yang sesuangguhnya tidak berwenang dalam mengadili kasus ganti rugi pihak yang dirugikan, karena kewenangan tersebut secara jelas diberikan kepada pengadilan negeri. Pengadilan negeri mengadili kasus ganti rugi dan eksekusi ganti ruginya maka pengadilan negeri dapat menggunakan metode konsinyasi dengan model penitipan. Selain itu, diperlukan pula adanya penerapan Follow-On Litigation Dalam Mengajukan Private Enforcement Hukum Persaingan Usaha seperti yang digunakan oleh Uni Eropa.