Pandemi covid-19 di tahun 2020 telah berimplikasi pada kondisi perekonomian di Indonesia termasuk pada praktik penggunaan instrumen hukum PKPU dan kepailitan. Kasus PKPU dan Kepailitan meningkat termasuk yang sebagian besar di ajukan oleh Kreditor. Keadaan ini tidak memberikan keadilan dan perlindungan bagi Debitor. Kewenangan Kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU justru menjadi insentif yang melahirkan moral hazard dan menyimpang dari nilai dasar filosofis PKPU. Untuk itu dengan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum, penelitian ini dilakukan guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum dalam UU 37/2004 mengenai permohonan PKPU, pelaksanaan kewenangan tersebut dan bagaimana pengaturan hukum yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKPU dan kepailitan di beberapa negara serta dari panduan UNCITRAL dan World Bank, memang memberikan kewenangan bagi Kreditor untuk mengajukan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia dalam mendasarkan pada 37/2004, kewenangan diberikan juga kepada Kreditor. Kebijakan tersebut merupakan suatu tindakan ”cangkok paksa” tidak ada pasal-pasal yang mendukung penegakan kewenangan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Kreditor seperti itu justru banyak digunakan sebagai alat paksa penagihan utang, vested interest pihak profesional PKPU dan kepailitan dan bahkan sebagai jalan untuk mempailitkan debitor. Oleh karenanya, kewenangan Kreditor ini perlu dihapuskan dengan melakukan amandemen terhadap UU 37/2004. The covid-19 pandemic in 2020 has had implications for economic conditions in Indonesia, including the practice of using PKPU and bankruptcy legal instruments. PKPU and Bankruptcy cases are increasing, including most of which are filed by Creditors. This situation does not provide justice and protection for debtors. The authority of Creditors in submitting PKPU applications has actually become an incentive that creates moral hazard and deviates from the basic philosophical values of PKPU. For this reason, using normative juridical research methods and comparative law, this research was conducted to obtain answers to legal problems in Law 37/2004 regarding PKPU applications, the implementation of this authority and how the ideal legal arrangements. The results show that the PKPU and bankruptcy regulations in several countries as well as from the UNCITRAL and World Bank guidelines, do provide authority for Creditors to file. This is in accordance with the principles adopted by each country. In Indonesia, based on 37/2004, the authority is also given to Creditors. The policy is an act of "forced graft" there are no articles that support the enforcement of such authority. The results of the research show that such authority of Creditors is actually widely used as a means of forced debt collection, vested interests of PKPU and bankruptcy professionals and even as a way to bankrupt the debtor. Therefore, the Creditor's authority needs to be abolished by amending Law 37/2004.