Sejauh ini, perkembangan asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencatat bahwa sampai tahun 2020, terdapat sebanyak 139 perusahaan asuransi di Indonesia yang mendapatkan ijin. Jumlah tersebut mengalami penurunan selama lima tahun terakhir yang disebabkan adanya beberapa penyelanggara asuransi ternama yang bermasalah dengan pengelolaan premi dari nasabah. Diantaranya, Bakrie Life dan Asuransi Bumi Asih Jaya. Penelitian disertasi ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan dukungan verifikasi empiris sebagai titik tolak perumusan konsepsi pengaturan yang ideal tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap adanya unsur kesengajaan melakukan kesalahan dalam pengelolaan oleh Perusahaan Asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang hak-hak pemegang polis masih mengacu pada KUHD dan Undang-undang Asuransi. Regulasi itu hanya mengatur tentang polis tetapi tidak mengatur secara spesifik tentang hak-hak pemegang polis terutama yang berkaitan dengan investasi atau dana yang disimpan pada perusahaan asuransi non BUMN dengan prioritas pengembalian dana pemegang polis akibat kesengajaan kesalahan pengelolaan atau adanya tindak pidana yang dilakukan oleh direktur perusahaan asuransi tersebut. Kesimpulannya, peraturan perundang-undangan tidak memberikan kepastian hukum kepada nasabah pemegang polis yang dananya telah disetorkan untuk dikembalikan. Ini berarti, peraturan yang ada tidak memberikan perlindungan hukum kepada nasabah pemegang polis ketika terjadi tindak pidana atau pelanggaran atau gagal kelola reinvestment. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan penyempurnaan hukum, terutama yang terkait dengan: 1) Mekanisme penyelesaian non litigasi seperti Arbitrase (BANI), 2) Mekanisme penyelesaian litigasi: secara perdata, wanprestasi atau PMH atau permohonan pailit kepada menejer investasi atau tuntutan pidana Penggelapan, Penipuan maupun Tindak Pidana Pencucian Uang. Selebihnya, penyempurnaan ketentuan teknis dilakukan terhadap POJK No. 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.