Kematian itu pasti dan 100% akan terjadi bagi setiap orang. Berdasarkan data BPS, rata-rata angka harapan hidup di Indonesia bagi pria adalah 70 tahun dan bagi perempuan adalah 73 tahun. Belum selesai kesedihan atas kepergian orang yang disayangi, ketidakadilan dalam pembagian waris sering kali muncul setelahnya dan menimbulkan sengketa. Dalam pembagian harta waris kepada para ahli waris, terdapat 3 (tiga) disiplin hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata. Khususnya dalam perkawinan kedua dan seterusnya, sengketa waris mayoritas terjadi karena kemungkinan adanya percampuran harta yang belum terbagi dari perkawinan sebelumnya sangat riskan terjadi. Selain itu, biasanya perkawinan terjadi antara seorang perempuan dengan seorang duda dilandasi rasa cinta, sehingga belum mengetahui tentang hukum perkawinan dan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Bagi seorang istri yang suaminya meninggal terlebih dahulu, selain mengurus pembagian harta waris, juga harus memikirkan kelangsungan hidupnya beserta anak-anaknya. Untuk itu diperlukan buku panduan hukum khususnya bagi masyarakat yang ingin menikah lagi (non poligami) untuk meminimalisir sengketa yang akan terjadi. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan mengenai pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua di Indonesia? 2) Bagaimana implementasi pengaturan pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua di Indonesia? 3) Bagaimana pengaturan pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua yang berkeadilan dan berkepastian hukum di Indonesia? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris melalui pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual serta menggunakan analisis kualitatif diketahui bahwa: 1) Pengaturan mengenai pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua di Indonesia belum serentak dibahas di semua hukum yang berlaku seperti Undang-undang Perkawinan, Hukum Adat, dan Kompilasi Hukum Islam. 2) Implementasi pengaturan pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua di Indonesia berbeda-beda sesuai kesepakatan, tergantung keputusan hakim, dan belum ada bagian yang jelas sehingga adanya ketidakadilan dalam pembagian waris bagi istri kedua. 3) Pengaturan pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua yang berkeadilan dan berkepastian hukum di Indonesia melalui sosialisasi buku panduan hukum kepada masyarakat dan melakukan revisi/ amandemen terhadap Undang-undang Perkawinan. Panduan Perkawinan Kedua Non Poligami (PPKnP) ini berisi tentang Undang-undang perkawinan, Perjanjian Kawin, Hukum Waris, Perencanaan keuangan, dan Perencanaan asuransi (UPHPP). Panduan Perkawinan Kedua Non Poligami (PPKnP) ini wajib dimiliki oleh pasangan yang ingin menikah terutama bagi seorang perempuan yang ingin menikah dengan seorang duda (cerai hidup maupun cerai mati). Kata kunci: Pembagian Waris, Istri, Perkawinan Kedua, Hukum Waris.