The utilization of State-Owned Assets (BMN) by Ministries/Agencies is a concept introduced previously within the national asset management system. However, challenges have emerged regarding BMN, owned by the Republic of Indonesia's diplomatic missions abroad and has yet to be fully optimized beyond its primary diplomatic functions. This thesis with the title “Utilization of State-Owned Assets (BMN) of Indonesian Representatives Abroad”, employs a normative legal research methodology, focusing on the literature review of international legal provisions governing the use of foreign state-owned assets and how Indonesia's national laws regulate the commercial use of BMN owned by Indonesian diplomatic missions abroad. The research concludes that the commercial use of BMN owned by foreign diplomatic missions contradicts international law, particularly the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. However, exceptions exist, allowing foreign diplomatic missions to utilize their assets commercially, but this comes with the consequence of waiving certain privileges, such as immunity and tax exemptions. On the national level, the management of BMN abroad is regulated by PMK No. 271/PMK.06/2015 and Permenlu No. 5 of 2016. However, these regulations must adequately address the potential commercial utilization of BMN by Indonesian Diplomatic Missions abroad. / Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga bukan merupakan hal baru dalam sistem tata Kelola aset nasional, namun pada perkembangannya ditemukan permasalahan bahwa terdapat BMN yang dimiliki oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam hal diluar tugas dan fungsinya mendukung kegiatan diplomasi di luar negeri. Dalam penulisan tesis berjudul “Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri”, penulis akan menggunakan penelitian yuridis normatif dimana akan berpusat pada studi kepustakaan mengenai pengaturan penggunaan barang milik negara (BMN) oleh Perwakilan Negara Asing dalam ketentuan hukum internasional serta bagaimana ketentuan hukum nasional Indonesia mengatur mengenai pemanfaatan BMN yang dimiliki oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk kegiatan yang bersifat komersial. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan BMN milik Perwakilan Negara Asing untuk kegiatan komersial merupakan hal yang bertentangan dengan hukum internasional khususnya Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 dan Vienna Convention on Consular Relation 1963. Namun terdapat pengecualian yang memberikan ruang kepada Perwakilan Negara Asing yaitu apabila tentunya dengan konsekuensi bahwa BMN tersebut melepaskan privileges yang dimiliki seperti imunitas dan pembebasan pajak. Dalam ketentuan hukum nasional, pengelolaan BMN di luar negeri diatur dalam PMK No. 271/PMK.06/2015 dan Permenlu No. 5 Tahun 2016 namun kedua peraturan tersebut belum mengakomodir pemanfaatan BMN bagi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.