Teknologi AI telah berkembang secara pesat dan mulai berinteraksi dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, AI bukan hanya telah dikenal dan digunakan secara marak oleh masyarakat umum, melainkan juga para korporasi termasuk PT. Teknologi AI sebagai suatu objek dapat digunakan manusia untuk tujuan negatif sama seperti AI dapat digunakan untuk tujuan yang positif, salah satunya untuk membentuk malware yang semakin canggih dan memperbesar peluang pelaku untuk berhasil melakukan kejahatan siber. Indonesia juga saat ini belum memiliki pengaturan khusus untuk sistem AI, berbeda dengan Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum tentang pengaturan sanksi bagi PT yang melakukan kejahatan menggunakan malware berbasis AI di Indonesia dan di Uni Eropa, kemudian membandingkan pengaturan kedua negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pengaturan yang serupa mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan malware berbasis AI, apa yang dimaksud dengan korporasi, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan bagi PT sebagai korporasi dan para pelaku sebagai individu. Perbedaan terletak di pengaturan Uni Eropa yang tidak memberikan ketentuan sanksi yang detail seperti di Indonesia, melainkan mengembalikan pengaturan sanksi kepada setiap negara anggota. Berbeda dengan Uni Eropa, Indonesia juga tidak memiliki pengaturan khusus tentang AI sekalipun tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan malware berbasis AI sudah diatur dalam UU ITE, UU PDP, KUHP 2023, dan UU Hak Cipta. / AI technology has developed rapidly and has begun to interact with various aspects of human life. In Indonesia, AI is not only widely known and used by the general public but also by corporations, including limited liability companies (PTs). As an object, AI technology can be used by humans for negative purposes, just as it can be used for positive purposes. One negative use is to create advanced malware, increasing the likelihood of cybercriminals succeeding in their attacks. Indonesia currently lacks specific regulations for AI systems, unlike the European Union. This research aims to discover the laws governing sanctions for limited liability companies that commit crimes using AI-based malware in Indonesia and the European Union, and then compare the regulations of the two countries. The results show that both countries have similar regulations regarding criminal offenses related to the use of AI-based malware, the definition of corporations, and the types of sanctions that can be imposed on limited liability companies as corporations and individuals involved. The difference lies in the European Union's regulations, which do not provide detailed provisions on sanctions like Indonesia does, but instead leave the setting of sanctions to each member state. Unlike the European Union, Indonesia also does not have specific regulations on AI, even though criminal offenses related to the use of AI-based malware are already regulated in the ITE Law, PDP Law, 2023 Criminal Code, and Copyright Law.