Perdagangan manusia selaku kejahatan transnasional sudah hadir di Indonesia sejak lama dan hingga saat ini masih berlangsung terutama antara negara Indonesia dan Malaysia. Menimbang ini, terdapat urgensi agar kedua negara menanggulangi fenomena tersebut dengan cara menjalin kerja sama bilateral antara kedua negara yang saat ini berdurasi selama sepuluh tahun dari tahun 2014-2024 atau setara dengan dua periode administrasi Joko Widodo. Menggunakan kombinasi teori Liberalisme dengan delapan konsep terkait (HAM, Keamanan Insani, Migrasi Ireguler, Kejahatan Transnasional, Hukum Internasional, Kerja Sama Internasional dan Tantangan dalam Kerja Sama Internasional), penelitian berusaha memahami bentuk kerja sama bilateral kedua negara dalam menanggulangi TPPO selama 2014-2024 dan tantangan-tantangan yang menghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang disertai pengumpulan data primer dan sekunder masing-masing melalui wawancara, studi kepustakaan dan penelusuran daring. Analisis yang menggunakan analisis narasi mengungkapkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, bentuk kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia terdiri dari tiga bentuk yaitu bentuk kerja sama pencegahan, bentuk kerja sama penegakan hukum dan bentuk kerja sama perlindungan. Masing-masing bentuk mengandung berbagai upaya kerja sama konkret dalam menanggulangi TPPO dengan sebagian besar berkelanjutan dan sebagian lain diperkenalkan pada periode Joko Widodo ke-2. Terkait tantangan-tantangan terhadap kerja sama bilateral, banyak tantangan ditemukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada bentuk kerja sama pencegahan, kerja sama penegakan hukum dan kerja sama perlindungan. Sebagian tantangan dapat dijelaskan menggunakan teori dan konsep, namun sebagian lainnya sulit untuk dijelaskan menggunakan teori konvensional namun tetap menjadi penghambat nyata bagi kerja sama bilateral efektif kedua negara dalam menanggulangi TPPO. / Human Trafficking as a form of transnational crime is well known in Indonesia for a long time and continues to exist especially between Indonesia and Malaysia. Therefore, both countries urgently need to combat this problem by cooperating bilaterally with each other which, as of the present, has reached a period of ten years from (2014-2024) equivalent to two periods of the Joko Widodo administration. Utilizing a combination of Liberalism theory alongside eight relevant concepts (Human Rights, Human Security, Irregular Migration, Transnational Crime, International Law, International Cooperation, and Challenges to International Cooperation), research attempts to understand the forms with the bilateral cooperation of Indonesia dan Malaysia between 2014-2024 and the challenges associated with it. This research utilizes a qualitative approach using the descriptive method. Both primary and secondary data are gathered using interviews as well as literature studies and online sources, respectively. Analysis using “narrative analysis” technique reveals that for the past ten years of bilateral cooperation in combatting Human Trafficking, three main forms of cooperation between the two countries are identified namely the prevention cooperation form, the law enforcement cooperation form, and the protection cooperation form. Each of the forms of cooperation contains numerous concrete cooperation initiatives in combatting Human Trafficking. It is also worth noting that some efforts are continuous while others are new initiatives recently introduced in the second half of the Joko Widodo administration. Many challenges have been discovered over the past ten years and affect all three forms of bilateral cooperation. While some challenges are in accordance with theory and concept, others are not easily explained using conventional theory and concepts. However, these challenges still pose a real hindrance to effective bilateral cooperation between the two countries.