Dilatarbelakangi oleh adanya praktek jual beli dengan objek hak atas tanah yang didahului dengan suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB). PPJB merupakan suatu bentuk perjanjian sebelum dilaksanakannya jual beli hak atas tanah yang Dimana PPJB merupakan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Alat bukti tertulis bersifat autentik memberikan kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum yang dibuat oleh/atau di hadapan pejabat yang berwenang. Setiap peristiwa hukum yang terjadi dicatat dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta autentik sebagai alat bukti bagi para pihak bersangkutan ataupun dalam persidangan jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Pokok permasalahan yang diangkat Bagaimana perlindungan hukum bagi Penjual dalam pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli bilamana terjadi Wanprestasi oleh Pembeli? dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan Putusan No. 360/Pdt.G/2020/PN Jaksel jo. Putusan No. 4647/K/PDT/2023 telah memberi perlindungan hukum bagi Penjual dalam wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris. Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa perlindungan hukum baik preventif maupun represif, bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak setiap pihak dalam hubungan hukum, termasuk dalam perjanjian jual-beli serta dalam seluruh putusan ini, Tergugat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan yang disepakati dalam PPJB. Pembatalan PPJB dan pengembalian objek perjanjian (tanah) kepada Penggugat adalah konsekuensi hukum dari wanprestasi tersebut. Putusan-putusan pengadilan, termasuk yang diajukan banding dan kasasi, menguatkan bahwa PPJB No. 60 batal demi hukum dan Tergugat harus mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat.