Tata cara penyimpanan minuta akta di Indonesia belum diatur secara jelas dan lengkap, yang menimbulkan adanya risiko terhadap hilang atau rusaknya minuta akta dalam penyimpanan nya di kantor notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum notaris terhadap penyimpanan minuta akta, dengan fokus pada kasus minuta akta yang hilang atau rusak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, penelitian ini memadukan analisis norma hukum dengan data empiris yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis kualitatif. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewajiban notaris untuk menjaga keaslian dan kekuatan hukum minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Pasal 1 angka 13 dan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab penuh atas penyimpanan minuta akta. Meski UUJN tidak mengatur secara rinci tentang metode penyimpanan, prinsip keamanan dan keaslian dokumen tetap harus dijaga. Penyimpanan minuta akta yang tidak terjaga dengan baik dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris. Jika minuta akta hilang atau rusak, notaris dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran atau pemberhentian, serta tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun tidak ada sanksi pidana eksplisit dalam UUJN, notaris dapat dihadapkan pada tanggung jawab pidana jika terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran serius terkait dengan tugasnya dalam penyimpanan minuta akta. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap minuta akta dan tanggung jawab notaris dalam menjaga integritas dokumen tersebut./The procedure for storing minute deeds in Indonesia has not been clearly and comprehensively regulated, posing risks of loss or damage to minute deeds kept at notary offices. This study aims to analyze the legal responsibility of notaries regarding the storage of deed minutes, focusing on cases of lost or damaged deed minutes. Using a normative-empirical legal research method, this study combines the analysis of legal norms with empirical data obtained through literature review and qualitative analysis. The Notary Position Law (UUJN) regulates the notary's obligation to maintain the authenticity and legal force of deed minutes as part of the notary protocol. Article 1 number 13 and Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN emphasize that notaries are fully responsible for the storage of deed minutes. Although the UUJN does not provide detailed regulations on storage methods, the principles of document security and authenticity must still be upheld. Improper storage of deed minutes can lead to legal consequences for the notary. If a deed minute is lost or damaged, the notary may face administrative sanctions, such as warnings or dismissal, as well as civil claims based on Article 1365 of the Civil Code. While the UUJN does not explicitly prescribe criminal sanctions, a notary may be subject to criminal liability if proven to have intentionally committed serious violations related to their duty in storing deed minutes. This research provides an overview of the importance of legal protection for deed minutes and the notary’s responsibility in preserving the integrity of such documents.