Penelitian ini membahas penerapan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik, dengan fokus pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Kajian ini menilai sejauh mana regulasi yang ada menjamin kesetaraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam layanan kenotariatan. Melalui analisis hukum dan studi kasus, penelitian ini menemukan beberapa kendala signifikan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik dan sensorik dalam mengakses layanan notaris. Hambatan utama meliputi tidak tersedianya penerjemah bahasa isyarat untuk penyandang tunarungu, minimnya dokumen dalam huruf Braille untuk tunanetra, serta kurangnya penyesuaian prosedural yang memastikan keterlibatan setara. Kendala ini sering kali membatasi akses penyandang disabilitas terhadap keadilan, bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas, seperti penyediaan fasilitas komunikasi yang ramah disabilitas, pelatihan inklusif bagi notaris, dan penguatan perlindungan hukum. Temuan ini bertujuan mendorong reformasi hukum yang mendukung pengembangan layanan kenotariatan yang inklusif, adil, dan sesuai dengan hak asasi manusia. Refrensi: 85 (1908 – 2024) Kata kunci: Penyandang disabilitas, Akta Autentik, Aksesibilitas. / This research investigates the implementation of legal protections for individuals with disabilities in the drafting of authentic deeds, focusing on the application of the Notary Position Act and the Disabilities Act in Indonesia. It examines how existing laws and regulations uphold equality and ensure access to notarial services for persons with disabilities. Through a combination of legal analysis and case studies, the study identifies significant obstacles faced by individuals with sensory and physical impairments during the preparation of deeds. Key barriers include inadequate accommodation, such as the unavailability of interpreters for those with hearing impairments and limited access to Braille documents for individuals with visual impairments. The study emphasizes the importance of addressing these issues to guarantee inclusive and equitable legal processes. Recommendations are provided to enhance procedural accessibility, align practices with human rights standards, and raise awareness among notaries about the specific needs of persons with disabilities. By identifying gaps and proposing practical solutions, this research contributes to the ongoing dialogue on disability rights and supports the development of notarial practices that are inclusive and equitable. Ultimately, it seeks to advance the broader goal of ensuring justice and equal treatment for all individuals within Indonesia’s legal framework. Reference: 85 (1908 – 2024) Keywords: Persons with disabilities, Authentic Deeds, Accessibility.