Perkembangan kemajuan informasi dan transaksi elektronik terlebih saat Covid-19 telah membuat terobosan baru dalam bidang kenotariatan, salah satu perwujudtannya dengan ternyatanya konsep cyber notary dalam UUJN yang juga telah berdampak sampai kepada pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas (tertutup) secara digital, namun penerapannya bertolakbelakang dengan syarat formil keabsahan akta autentik yang juga berinkosistensi dengan ketentuan perundang-undangan dalam KUHPer, UUJN, UU ITE, UU PT dan PP PSTE sehingga diperlukan rekonstruksi untuk mengakomodir pelaksanaan cyber notary, maka dari itu untuk mengetahui keabsahan akta serta bentuk rekonstruksinya penelitian akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yaitu penggabungan pendekatan hukum normatif undang-undang dan unsur empiris dengan melakukan penelaahan terlebih dahulu terhadap data sekunder berupa putusan nomor 35/Pdt/2021/PT KDI sebagai bahan pendukung praktik pada penelitian yang kemudian akan dilanjutkan dengan melalui wawancara terbatas untuk mengetahui keabsahan konsep cyber notary di Indonesia. Ditemukan bahwa akta notaril terkait RUPS yang hendak dibuat secara cyber harus memenuhi syarat keabsahan akta autentik terutama mengenai kehadiran, dokumen dan tanda tangan, serta tempat akta dibuat menjadi faktor utama agar cyber notary dapat terlaksana, namun keabsahan akta autentik tersebut ber inkonsistensi satu dengan yang lainnya sehingga membuat konsep cyber notary tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Maka dari itu diperlukan rekonstruksi menyeluruh dalam UUJN bukan hanya mengubah ketentuan yang ber inkonsistensi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang ada, terlebih yang berdampak sampai kepada pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas (tertutup) secara digital, demi keharmonisan hukum dan mencegah terjadinya inkonsistensi peraturan jabatan Notaris di masa yang akan mendatang. / The development of advances in information and electronic transactions, especially during covid-19, has made new breakthroughs in the field of notary, one of which is the realization of the concept of cyber notary in Notary Law which has also had an impact on the implementation of the GMS of Limited Liability Companies (closed) digitally, but its application contradicts the formal requirements for the validity of authentic deeds which are also inconsistent with statutory provisions in the Civil Code, Notary law, Electronic Information and Transactions Law, Company Law, and Implementation of Electronic Systems and Transactions so that reconstruction is needed to accommodate the implementation of cyber notary, Therefore, to determine the validity of the deed and the form of reconstruction, the research will be carried out using a type of normative-empirical legal research, namely a combination of a normative legal approach to law and empirical elements by first examining secondary data in the form of decision number 35/Pdt/2021/PT KDI as practical supporting material for research which will then be continued with interviews to determine the validity of the cyber notary concept in Indonesia. It was found that the notarial deed related to the GMS to be made cyber must meet the requirements of the validity of the authentic deed, especially regarding the presence, documents and signatures, and the place where the deed is made is the main factor so that the cyber notary can be implemented, but the validity of the authentic deed is inconsistent with one another, making the concept of cyber notary unable to be fully implemented. Therefore, a comprehensive reconstruction is needed in the Notary Law, not only changing the inconsistent provisions while still considering the existing aspects, especially those that have an impact on the implementation of the GMS of a limited liability company (closed) digitally, for the sake of legal harmony and preventing inconsistencies in the regulations of the Notary office in the future