Tesis ini membahas tentang persamaan hak warga negara (nondiskriminasi) yang dijamin oleh UUD 1945 dalam kaitannya dengan kedudukan ahli waris dalam hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia - perspektif keadilan yang bermartabat. Persoalan hukum yang diangkat adalah (a) apakah dalam perspektif keadilan yang bermartabat asas persamaan hak dalam hukum kewarisan di Indonesia (khususnya Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam) sudah sesuai dengan ketentuan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam pewarisan harta benda dan pelaksanaannya dan (b) apakah sudah mampu meningkatkan perlindungan hak waris bagi seluruh warga negara sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Di Indonesia, pada masyarakat tertentu pembagian bagian-bagian warisan dalam hukum kewarisan masih berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. Dalam hal ini masih terdapat perbedaan perlakuan terhadap ahli waris berdasarkan jenis kelamin, status anak, maupun agama ahli waris dalam Hukum Islam maupun Hukum Adat, sedangkan Pasal 28D ayat (1)dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah secara tegas mengatur bahwa tidak boleh ada perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Hal inilah yang terkadang menimbulkan persoalan belum terpenuhinya UUD 1945 sebagai keinginan atau cita-cita paling luhur bangsa Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi hierarkinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan pendekatan terhadap sistematika hukum serta menggunakan data sekunder dan juga data primer berupa hasil wawancara. / This thesis discusses the equality of citizens' rights (non-discrimination) guaranteed by the 1945 Constitution inrelation to the position of heirs in the inheritance law applicable in Indonesia - the perspective of dignified justice. The legal issues are (a) whether in the perspective of dignified justice the principle of equality of rights in inheritance law in Indonesia (especially in Adat Inheritance Law and Islamic Inheritance Law) is in accordance with the provisions guaranteed by Article 28D paragraph (1) and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution, especially in the context of protecting the rights of women and girls in inheritance of property and its implementation and (b) whether it has been able to increase the protection of inheritance rights for all citizens in accordance with the mandate of Article 28D paragraph (1) and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution. In Indonesia, in certain societies the distribution of inheritance portions in inheritance law is still based on Islamic Law and Adat Law. In this case, there are still differences in treatment for heirs based on gender, child status, or religion of the heirs in Islamic Law and also Adat Law, while Article 28D paragraph (1) and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution have expressly regulated that there should be no discriminatory treatment on any basis whatsoever. This is what sometimes raises the issue of the unfulfilled 1945 Constitution as the most noble desire or ideal of the Indonesian nation and highest hierarchical laws and regulations. The research method used is empirical normative legal research with an approach to legal principles and an approach to legal systematics and using secondary data and primary data in the form of interview results.