Guna meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dari Masyarakat Indonesia, Pemerintah melakukan beberapa terobosan dalam kemudahan berusaha dimana salah satunya adalah kemudahan dalam membentuk Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (“PT). PT sendiri didirikan dengan 2 (dua) orang dan dengan Akta Pendirian yang berisikan Anggaran Dasar dari PT tersebut, dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tentang Cipta Kerja (“UUCK”) ketentuan mengenai pendirian PT menjadi dapat didirikan hanya dengan 1 (satu) orang saja dengan hanya membuat suatu Surat Pernyataan dengan syarat PT tersebut memenuhi kriteria UMKM. Hal tersebut berlaku sama dengan perubahan data dan pembubaran PT dimana sebelum berlakunya UUCK, perubahan data dan pembubaran PT dilakukan dengan Akta Notaris namun sejak berlakunya UUCK dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2021 (“PP 8/2021”) perubahan data dan pembubaran khusus untuk PT Perorangan dilakukan tanpa Akta Notaris dimana Pendiri hanya perlu mengisi suatu format isian dan mendaftarkannya ke Administrasi Hukum Umum (“AHU”). Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pengaturan pendirian, perubahan data serta pembubaran PT Perorangan setelah berlakunya UUCK, serta bagaimana kepastian hukum terhadap pendirian, perubahan dan pembubaran PT Perorangan dilakukan tanpa Akta Notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu hukum terkait PT, khususnya mengenai PT Perorangan. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif Empiris dengan menelaah terlebih dahulu Data Sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian terhadap Data Primer melalui wawancara. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah PT Perorangan dibentuk guna memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM dan meski tanpa Akta Notaris, dengan disyaratkan oleh UUCK dan PP 8/2021, kepastian hukum terhadap PT Perorangan telah terbentuk. Namun demikian meski aturan telah mensyaratkannya bahwa pendirian, perubahan data dan pembubaran PT Perorangan dilakukan tanpa melibatkan Notaris, peran Notaris tetap dibutuhkan sebagai pihak yang melakukan validasi dan verivikasi terhadap maksud dan tujuan pendirian PT serta kebenaran identitas. / In order to boost investment and economic growth of Indonesian, the Government has made several innovations in the ease of doing business, one of which is the ease of forming a Legal Entity such as a Limited Liability Company (“PT”). PT itself is established with 2 (two) people and with a Deed of Establishment containing the Articles of Association of the PT, with a Notary Deed in Indonesian. However, since the enactment of Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 on Job Creation (“UUCK”) the provisions regarding the establishment of a PT can be established with only 1 (one) person by only making a Statement Letter provided that the PT meets the criteria of Micro, Small and Medium Enterprises ("UMKM"). This applies equally to data changes and dissolution of a PT where before the enactment of UUCK, data changes and dissolution of a PT were carried out with a Notarial Deed however, since the enactment of UUCK and Government Regulation No. 8 of 2021 (“PP 8/2021”) data changes and dissolution specifically for Individual PTs are carried out without a Notarial Deed where the Founder only needs to fill in a form and register it with the General Legal Administration (“AHU”). Therefore, the author is interested in analyzing the establishment, data changes and dissolution of Individual PTs after the enactment of the UUCK, as well as the legal certainty of the establishment, changes and dissolution of Individual PTs carried out without a Notarial Deed. This research is aimed to provide the development of law related to PT, especially regarding Individual PT. The method used in this research is Normative Empirical method by first examining Secondary Data and continued with research on Primary Data through interviews. The conclusion of this research is that Individual PTs were formed to provide convenience to UMKM actors and even without a Notarial Deed, as required by UUCK and PP 8/2021, legal certainty for Individual PTs has been established. However, even though the regulations require that the establishment, data changes and dissolution of an Individual PT be carried out without involving a Notary, the role of a Notary is still needed as a party to validate and verify the purpose and objectives of the establishment of the PT and the validity of the identity.