Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Notaris dilakukan secara berkesinambungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Tesis ini akan membahas pengaturan tentang Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Majelis Pengawas Daerah kewenangannya sebatas mengawasi dan memeriksa, kemudian Majelis Pengawas Wilayah yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, dan apabila ada banding atas sanksi dapat diajukan kepada Majelis Pengawas Pusat. Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kasus ini menyatakan bahwa, Majelis Pengawas Notaris mendapat pelimpahan wewenang secara atributif dan memiliki sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Program Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, sehingga Majelis Pengawas Notaris dikatakan pula sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusannya merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara