Penelitian ini mengenai kekuatan pembuktian jual beli tanah yang bersertipikat Hak Milik yang di buat di bawah tangan, serta kuitansi jual beli tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik sebagai alas peralihan hak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 265/Pdt.G/2020/PN Kpg). Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai alas hak yang dapat digunakan sebagai dasar peralihan hak atas tanah karena jual beli tanah yang bersertipikat Hak Milik. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif empiris, pengumpulan data menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Berdasarkan pada hasil penelitian ini, dapat disimpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, alas hak yang menjadi dasar peralihan kepemilikan hak atas tanah karena jual beli hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), apabila pada saat jual beli tidak dibuatkan akta oleh PPAT, tindakan yang dapat dilakukan pembeli agar pengalihan hak kepemilikan tersebut dapat didaftarkan pada kantor pertanahan yaitu dengan putusan pengadilan, yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan perubahan data pendaftaran tanah pada kantor pertanahan, sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang baru.