The thesis investigates the effectiveness of chemical castration as a sanction against sexual violence toward children within the framework of the double track system in Indonesia. This study is motivated by the alarming rise in child sexual abuse cases, which pose significant physical and psychological harm to victims and highlight gaps in legal protections. Despite amendments to child protection laws, such as Law No. 17 of 2016, introducing chemical castration as a punitive and preventive measure, the effectiveness of this policy remains under scrutiny. The research identifies key issues: (1) the implementation of chemical castration aligned with the double track system, and (2) its capacity to act as a progressive measure for deterrence and prevention of sexual violence against children. Employing normative legal research methods, the study analyzes legal frameworks, judicial decisions, and the execution of related policies. Findings reveal that while chemical castration symbolizes a shift toward harsher punitive measures, it faces practical and ethical challenges, including objections from the medical community and limited evidence of its deterrent effects. The rise in reported cases from 2020 to 2023 underscores the need for integrated solutions beyond punitive actions, including robust rehabilitation programs for offenders and enhanced societal education. The thesis concludes that chemical castration, when combined with rehabilitation and preventive mechanisms, aligns with the double track system’s principles of justice and correction. However, its implementation requires continuous evaluation to ensure it effectively addresses the root causes of sexual violence and contributes to reducing recidivism rates. Recommendations include refining policy execution, fostering collaboration among stakeholders, and promoting public awareness to create a safer environment for children. / Tesis ini menyelidiki efektivitas kebiri kimia sebagai sanksi terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam kerangka double track system di Indonesia. Penelitian ini didorong oleh meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang mengkhawatirkan, yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang signifikan bagi korban serta mengungkapkan kekurangan dalam perlindungan hukum. Meskipun ada amandemen undang-undang perlindungan anak, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, yang memperkenalkan kebiri kimia sebagai langkah hukuman dan pencegahan, efektivitas kebijakan ini masih menjadi bahan perdebatan. Penelitian ini mengidentifikasi dua isu utama: (1) pelaksanaan kebiri kimia yang sejalan dengan double track system, dan (2) kemampuannya untuk menjadi langkah progresif dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis kerangka hukum, putusan pengadilan, dan pelaksanaan kebijakan terkait. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebiri kimia mencerminkan pergeseran menuju langkah hukuman yang lebih berat, kebijakan ini menghadapi tantangan praktis dan etis, termasuk penolakan dari komunitas medis dan bukti yang terbatas mengenai efek jera kebijakan tersebut. Peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun 2020 hingga 2023 menegaskan perlunya solusi terpadu yang melampaui tindakan hukuman, termasuk program rehabilitasi yang kuat bagi pelaku dan pendidikan masyarakat yang lebih baik. Tesis ini menyimpulkan bahwa kebiri kimia, ketika digabungkan dengan mekanisme rehabilitasi dan pencegahan, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan koreksi dalam sistem dua jalur. Namun, pelaksanaannya memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan ini secara efektif mengatasi akar permasalahan kekerasan seksual dan berkontribusi pada pengurangan tingkat residivisme. Rekomendasi yang diberikan mencakup penyempurnaan pelaksanaan kebijakan, mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan meningkatkan kesadaran publik untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.