Ada dilema diantara aparat penegak hukum untuk memilih antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Penelitian ini membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis sinkronisasi antara kedua Undang-Undang tersebut dan menganalisis penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang berpihak kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Dalam Penelitian ini ditemukan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi yang jelas mengenai definisi kesusilaan dan cara penyebaran yang dilarang, jadi menyebabkan tidak sinkron dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada korban. Selain itu, ditemukan bahwa Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektonik dalam Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum yang lebih baik karena membahas mengenai dampak yang dialami korban dengan mengatur mengenai hak-hak korban. / Law enforcement officers still face dilemmas in choosing between the Electronic Information and Transaction Law and Sexual Violence Law when handling Electronic Based Sexual Violence. This study addresses issues related to legal certainty and the legal protection provided to victims when handling such cases under the Electronic Information and Transaction Law and Sexual Violence Law. The aim of this research is to analyze the synchronization between the two Law and analyze victim-oriented handling of Electronic Based Sexual Violence. The research methodology applied in this thesis is normative empirical research. The research findings indicate that the Electronic Information and Transaction Law definitions of decency and prohibited distribution methods are unclear, thereby it didn’t synchronize with Sexual Violence Law and failed to provide legal certainty to victims. Furthermore, it was found that Sexual Violence Law provides better legal protection when Handling Electronic-Based Sexual Violence by addressing the impact on victims by granting them rights.