Pada tahun 2020 Indonesia dihebohkan dengan kasus Korupsi Koneksitas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) periode 2013-2020 yang dilakukan oleh oknum TNI bersama warga sipil, yaitu Kolonel Cori Wahyudi dan KGS M Mansyur Said dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 61,5 miliar. Kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer. Permasalahannya adalah di Indonesia sampai saat ini belum ada aturan hukum yang spesifik mengenai Hukum Acara Koneksitas yang mengakibatkan setiap penanganan perkara Koneksitas penanganan perkaranya harus berdasarkan “Kesepakatan Bersama” antara Oditur, Oditur Militer, Polisi Militer, bahkan hakim yang menanganinya pun gabungan antara hakim sipil dan hakim militer, sehingga penanganan hukum dalam menentukan pengadilan mana yang akan mengadili harus berdasarkan kesepakatan bersama, maka yang menimbulkan tanda tanya besar adalah mengenai Keadilan, oleh karena itu diharapkan Teori Keadilan yang Bermartabat dapat menjadi landasan yuridis dalam membuat suatu aturan hukum mengenai Hukum Acara Koneksitas di Indonesia. / In 2020 Indonesia was shocked by the case of the Koneksitas Corruption of Compulsory Savings for Army Housing (TWP AD) for the 2013-2020 period which was carried out by military personnel together with civilians, namely Colonel Cori Wahyudi and KGS M Mansyur Said with an alleged state loss of IDR 61.5 billion. The case was tried in the Military Court. The problem is that in Indonesia until now there has not been a specific legal regulation regarding the Law of the Koneksitas Procedure which results in every Koneksitas case handling the case must be based on a "Joint Agreement" between the Prosecutor, Military Oditur, Military Police, even the judge who handles it is a combination of civilian judges and military judges, so that the handling of the law in determining which court will be tried must be based on a joint agreement, then what raises a big question mark is about Justice, therefore it is hoped that the Dignified Justice Theory can be a juridical basis for making a rule of law regarding the Law of the Koneksitas Procedure in Indonesia.