Upaya pelaku usaha untuk mempertahankan bisnis dan mendorong pertumbuhan perusahaan melalui pertumbuhan eksternal dapat dilakukan dengan membangun sinergi antar pelaku usaha melalui Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Kegiatan tersebut diperbolehkan apabila pelaku usaha tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penilaian atas transaksi tersebut dilakukan melalui konsultasi sebelum pelaksanaan transaksi yang bersifat sukarela dan notifikasi setelah pelaksanaan transaksi yang bersifat wajib. Apabila berdasarkan penilaian transaksi perusahaan menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU dapat memberikan sanksi pembatalan transaksi dan denda. Hal ini sangat menarik diteliti dengan tipe normatif empiris, dengan data hukum sekunder dan primer. Didasarkan pada rumusan masalah, Penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian transaksi melalui konsultasi memiliki kepastian dari pelaksanaan transaksi namun menambah waktu transaksi dan untuk notifikasi memiliki kelebihan pemenuhan kewajiban namun memiliki kekurangan berupa pembatalan transaksi dan pengenaan denda. Akibat dari pembatalan tersebut perusahaan mengalami kerugian secara ekonomi yaitu akan mengalami kerugian finansial dan kehilangan kredibilitas dan secara hukum yaitu pemulihan kembali perusahaan yang telah melakukan transaksi akan sulit karena karena tidak mungkin untuk melakukan restitusi tanpa tindakan hukum dan sampai hari ini aturan yang mengatur hal tersebut belum ada. Saran dari penelitain ini pemerintah perlu menerapkan kebijakan pre-notifikasi dan melakukan kerja sama antara KPPU dan Kementerian Hukum dan HAM dalam penilaian transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan. / Business actors' efforts to sustain their business and encourage company growth through external expansion can be achieved by building synergies between business actors through mergers, consolidations, and acquisitions. These activities are permitted as long as they do not lead to monopolistic practices and unhealthy business competition. The assessment of these transactions is carried out through voluntary consultations before the transaction and mandatory notifications after the transaction. If, based on the assessment, the company's transaction results in monopolistic practices and unhealthy competition, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) may impose sanctions such as transaction cancellation and fines. This issue is highly interesting to research using a normative-empirical approach, with both primary and secondary legal data. Based on the research problem, this study concludes that transaction assessments through consultations provide certainty in transaction implementation, but they add time to the process, while notifications offer the advantage of fulfilling legal obligations but have the drawback of potentially leading to transaction cancellations and imposition of fines. As a result of the cancellation, the company suffers economic losses, including financial losses and damage to its credibility. Legally, it is difficult for the company to recover after a transaction cancellation because restitution is not possible without legal action. To date, there are no regulations governing this matter.The suggestion from this research is that the government should implement a pre-notification policy and establish cooperation between the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) and the Ministry of Law and Human Rights in assessing merger, consolidation, or acquisition transactions.