Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya terkait pada aturan hukum negara saja, namun juga terkait oleh nilai-nilai agama. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang�undangan yang berlaku”. Tujuan penelitian untuk menganalisa sahnya perkawinan beda agama dan akibat yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan mewawancarai langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Pemasalahan yang diteliti ialah bagaimana keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di Luar Negeri tetapi tidak dicatatkan di Indonesia dan akibat hukum terhadap harta benda perkawinan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama kepercayaannya masing�masing dan setiap perkawinan harus dicatatkan. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tidak sah dan akan berakibat pada harta benda yang dimiliki selama perkawinan terjadi, baik dalam pembagian harta bersama atau harta warisan. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada. / Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. Marriage is not only related to state legal regulations, but is also related to religious values. According to Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, "Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each respective religion and belief and each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations." The aim of the research is to analyze the legality of interfaith marriages and the consequences arising from marriages that are not registered. This research is empirical normative legal research with data collection carried out using a statutory approach and a case approach by interviewing directly the Population and Civil Registration Service of DKI Jakarta Province. The problem studied is the validity of interfaith marriages performed abroad but not registered in Indonesia and the legal consequences for the marriage assets. The results of the research concluded that marriages are valid if they are carried out according to their respective religious beliefs and every marriage must be registered. If the marriage is not registered, the marriage is invalid and will have an impact on the assets owned during the marriage, whether in the division of joint assets or inheritance. This could mean that the marriage never existed.