Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris memiliki pengaruh dan peran besar terhadap pendirian PT. Dalam pendirian PT notaris mengawal pendirian perseroan mulai dari Penyusunan dan Pembuatan akta pendirian PT, Pengesahan akta pendirian oleh Kementrian Hukum dan HAM, Penyusunan anggaran dasar perusahaan, pengecekan dokumen. Namun ada kasus terjadi bahwa notaris lalai dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengecekan dokumen yang mana pendiri PT nya memberikan kuasa kepada asistennya untuk memberikan dokumen palsu di hadapan notaris untuk membuat akta pendirian PT. Selanjutnya notaris yang melakukan pelanggaran dan ditemui ada unsur-unsur pidananya maka KUHPidana yang akan mengatur hukuman untuk notaris yang melanggar aturan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk melakukan analisa lebih tajam dan mendalam terkait pengaturan dalam pertanggungjawaban notaris yang melakukan pendirian PT berdasarkan dokumen palsu. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian hukum yang timbul terkait langkah-langkah di dalam pendirian PT, pengecekan dokumen secara manual maupun secara elektronik di sistem Kementrian Hukum dan HAM serta mengetahui sanksi yang akan diberikan kepada notaris yang lalai sehingga dijatuhi hukuman di kemudian hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, dengan menggunakan data sekunder dari berbagai literatur hukum dan melakukan penelitian lapangan untuk melakukan analisa dari permasalahan yang ada. Dari analisa yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa notaris yang terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat degradasi menjadi akta dibawah tangan. / Notaries as public officials appointed by the government have the authority to make authentic deeds. Notaries have a big influence and role in the establishment of PT. In establishing a PT, the notary oversees the establishment of the company starting from the preparation and drafting of the deed of establishment of the PT, ratification of the deed of establishment by the Ministry of Law and Human Rights, preparation of the company's articles of association, checking documents. However, there have been cases where the notary was negligent and did not apply the principle of caution in checking documents where the founder of the PT authorized his assistant to provide fake documents before the notary to make the deed of establishment of the PT. Furthermore, if a notary commits a violation and is found to have criminal elements, the Criminal Code will regulate the punishment for the notary who violates the rules. Therefore, the author is interested in conducting this research to carry out a sharper and deeper analysis regarding the regulations regarding the accountability of notaries who establish PT based on fake documents. With this research, it is hoped that it can contribute to legal resolution that arises related to the steps involved in establishing a PT, checking documents manually and electronically in the Ministry of Law and Human Rights system and knowing the sanctions that will be given to notaries who are negligent so that they are sentenced to prison. later. The method used in this research is an empirical normative method, using secondary data from various legal literature and conducting field research to analyze existing problems. From the analysis carried out, it can be concluded that if a notary is proven to have committed an unlawful act, the authentic deed made by the notary can be relegated to a private deed.