Kasus-kasus yang melibatkan saham gorengan menyoroti pentingnya melindungi investor ritel dari risiko delisting paksa oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi acuan utama untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi investor ritel di pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk membahas isu-isu terkait kebijakan dalam UU P2SK yang mendukung perlindungan investor ritel. UU P2SK memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dan menangani praktik manipulasi pasar, termasuk melakukan penyelidikan dan penyitaan. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang lebih adil, transparan, dan aman, sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, regulasi dalam UU P2SK mendukung stabilitas dan pengembangan berkelanjutan sektor keuangan yang sehat. Praktik manipulasi pasar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sering menyebabkan distorsi harga yang merugikan investor dan mengganggu stabilitas pasar modal. Selain Undang-Undang Pasar Modal, perlindungan hukum bagi investor juga diperkuat oleh regulasi lain yang memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk UU P2SK. Langkah�langkah ini memainkan peran penting dalam membangun ekosistem pasar modal yang lebih aman bagi investor ritel. / Cases involving penny stocks highlight the importance of protecting retail investors from the risks of forced delisting by the Indonesia Stock Exchange (IDX). In this context, Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (UU P2SK) serves as a key reference for evaluating legal protection for retail investors in the capital market. This study employs a normative legal research method to address issues related to policies in UU P2SK that support retail investor protection. UU P2SK grants authority to the Financial Services Authority (OJK) to oversee and address market manipulation practices, including conducting investigations and seizures. These provisions aim to create a fairer, more transparent, and secure capital market, thereby enhancing investor confidence. Furthermore, the regulations in UU P2SK support stability and the sustainable development of a healthy financial sector. Market manipulation practices, whether direct or indirect, often cause price distortions that harm investors and disrupt the stability of the capital market. In addition to the Capital Market Law, legal protection for investors is also reinforced by other regulations that strengthen the supervision of the financial services sector, including UU P2SK. These measures play a crucial role in establishing a safer capital market ecosystem for retail investors.