Penelitian ini mengkaji pentingnya pembentukan Data Protection Officer (DPO) dalam sektor jasa keuangan non-bank di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum atas pembentukan DPO dan penerapan UU PDP di lembaga jasa keuangan non-bank yang diwajibkan menunjuk DPO. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data empiris, penelitian ini menyoroti peran DPO dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data, mencegah kebocoran data, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP mewajibkan organisasi yang memenuhi kriteria tertentu untuk menunjuk DPO. Peran utama DPO adalah memastikan pengelolaan data pribadi sesuai dengan prinsip pelindungan data, memberikan edukasi internal, memantau proses pengumpulan dan pemrosesan data, serta bertindak sebagai penghubung dengan otoritas pelindungan data. UU PDP juga menekankan pentingnya independensi dan kompetensi DPO untuk menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan regulasi terkait independensi DPO, penyusunan standar kompetensi nasional, dan dukungan organisasi berupa alokasi sumber daya yang memadai, pelatihan berkelanjutan, serta pengintegrasian fungsi DPO dalam struktur organisasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelindungan data pribadi di sektor jasa keuangan non-bank dan mendorong kepatuhan terhadap UU PDP.